Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas melakukan pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membahas beberapa topik diskusi.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (PAN-RB) terus melakukan penyusunan skenario perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS (Pegawai Negeri Sipil) ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas melakukan pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membahas beberapa topik diskusi seperti tunjangan pionir, seleksi PNS, infrastruktur hingga penerapan smart city di IKN.
Anas menjelaskan, penerapan smart city di IKN menjadi kesempatan yang tepat untuk mengakselerasi SPBE. IKN nantinya akan didukung dengan infrastruktur berbasis teknologi yang modern serta efisiensi dengan perubahan gaya hidup baru yang berbeda dengan kota-kota lain di Indonesia.
“Hari ini kami menghadap Pak Mensesneg mendiskusikan skenario terkait ASN yang ada di IKN. Kami juga mendiskusikan bagaimana percepatan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan juga pasar jika ASN ada di sana,” ucap Anas dalam keterangannya, Kamis (25/4).
Sementara terkait dengan seleksi ASN, mantan Bupati Banyuwangi itu berharap agar ke depannya seleksi ASN, terutama formasi IKN tidak lagi formalistik.
Anas mengatakan, seleksi PNS tidak hanya mengandalkan kelulusan dengan mengerjakan soal, namun harus melalui seleksi ketat untuk mendapat talenta-talenta yang terpilih.
Pemindahan IKN pada tahun 2024 dilakukan secara bertahap, yaitu dalam Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang.
Fokus fase pertama adalah menyiapkan miniatur pemerintahan. Fase kedua, Penerapan Shared Office dan Shared Services System. Fase ketiga, implementasi smart government.
"Fase-fase ini akan menyesuaikan dengan ketersediaan gedung dan infrastruktur IKN. Nanti beberapa hal akan dibahas di rapat terbatas setelah sebagian tadi kita diskusikan dengan Pak Mensesneg,” tutup Anas.
Strategi perpindahan PNS menuju IKN tidak hanya perpindahan fisik semata, tetapi juga perubahan paradigma tata kelola pemerintahan terpadu.
Baca Selengkapnya
Pemerintah tidak memaksa untuk pindah ke daerah pengabdian, tetapi PNS pun tidak boleh untuk menolak penugasan yang diberikan kepadanya.
Baca Selengkapnya
Jumlah ASN yang pindah ke depannya akan ditentukan dari skala prioritas yang dilihat dari hasil perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang.
Baca Selengkapnya
Dinamika terkait pemindahan PNS ini terus berkembang, menyesuaikan dengan kemampuan pembangunan di IKN serta jumlah hunian yang akan siap untuk dihuni nantinya.
Baca Selengkapnya
Sebagaimana arahan Presiden bahwa strategi perpindahan menuju IKN tidak hanya perpindahan fisik semata, tetapi juga perubahan paradigma.
Baca Selengkapnya
TNI AD telah menyiapkan antisipasi pengamanan khususnya di kawasan Papua
Baca Selengkapnya
Targetnya, usulan formasi CPNS 2024 khusus IKN itu bisa rampung pada Maret mendatang.
Baca Selengkapnya
TPN tidak akan mengubah strategi khusus di Jateng.
Baca Selengkapnya
Berbagai formasi di lingkungan Kemenag memiliki peran penting dalam memberikan wawasan terkait program pembangunan yang dilakukan pemerintah.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi