Kemenpan Rb

Dia menduga, setidaknya ada tiga kemungkinan yang menyebabkan mundurnya CPNS Kemendikti Saintek.

Tri, yang melamar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk posisi penjaga tahanan, sukses mencetak skor 476 dalam ujian SKD.

Pegawai yang terdampak PHK kemungkinan besar bukan pegawai honorer kementerian, melainkan pegawai outsourcing.

Kebijakan ini merupakan amanat Undang-Undang No. 20/2023 tentang ASN, yang menjadi kesempatan luas bagi tenaga non-ASN untuk ikut dalam seleksi PPPK 2024.

Saat ini Kementerian PAN-RB dan berbagai instansi pemerintahan masih fokus untuk menyelesaikan pengadaan CASN 2024.

Anas menjelaskan, keputusan ini merupakan hasil dari arahan yang diperoleh sebelumnya.

Mantan Bupati Banyuwangi itu menjelaskan pihaknya sedang mempersiapkan skema keberangkatan ASN.

Aturan ini untuk mencegah penggunaan fasilitas jabatan atau negara, serta mencegah adanya keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan.

Persetujuan ini diberikan setelah Kemenhub berhasil mengurangi jumlah aplikasi yang sebelumnya mencapai lebih dari 300 menjadi hanya 9 aplikasi.

Anas mengatakan, Kementerian PAN-RB akan menyiapkan pengadaan ASN di kementerian baru tersebut untuk berbagai kelas jabatan.

Masyarakat hanya perlu satu kali login dan mengisi data untuk dapat mengakses berbagai layanan dalam satu portal.

Layanan SPBE sudah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE.

Seleksi CASN kali ini tersedia total 1,2 juta formasi untuk posisi CPNS maupun PPPK.

Anas berharap sekolah-sekolah kedinasan dapat menjaga kualitas dan martabat proses pendidikan di Indonesia dengan mencegah perundungan.

Aturan Sedang Disusun, Keberlangsungan Karier PNS Ditentukan Kapasitas dan Kinerja

Pendaftaran Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Dibuka Bulan Ini, Tersedia 3.445 Formasi

Anas mengatakan, ada sebagian kementerian/lembaga dan pemda yang belum merampungkan pengisian detail dari formasi yang telah ditetapkan Kementerian PAN-RB.

Ini alasan pemerintah belum umumkan jadwal pendaftaran CPNS dan CASN tahun 2024.

Pemprov DKI mewajibkan seluruh pegawainya untuk bekerja di kantor, meskipun KemenPANRB memberikan kesempatan ASN di instansi tertentu untuk WFH.

Pengaturan WFH dan WFO diterapkan secara ketat dengan tetap mengutamakan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.