Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah Luncurkan INA Digital, Bisa Proses Administrasi Hanya Lewat KTP dan HP

Pemerintah Luncurkan INA Digital, Bisa Proses Administrasi Hanya Lewat KTP dan HP

Pemerintah Luncurkan INA Digital, Bisa Proses Administrasi Hanya Lewat KTP dan HP

Masyarakat hanya perlu satu kali login dan mengisi data untuk dapat mengakses berbagai layanan dalam satu portal.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi meluncurkan Goverment Technology (Govtech) bernama INA Digital, pada Senin (27/5) di Istana Negara, Jakarta. 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas mengatakan implementasi Govtech dalam jangka pendek akan mengembangkan 9 layanan prioritas secara terpadu.

"Dalam jangka pendek tahun 2024, Govtech akan mengembangkan 9 layanan prioritas secara terpadu selain juga integrasi layanan-layanan yang sudah siap untuk di konsolidasikan," kata Anas dalam acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan Peluncuran Govtech di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5).

Anas menjelaskan Govtech bukan merupakan sebuah platform atau aplikasi, melainkan penyelenggaraan keterpaduan sistem layanan digital pemerintah.


Katanya, pelayanan akan dilayani dengan cepat, mudah dan transparan, sehingga ke depan masyarakat hanya perlu satu kali login dan mengisi data untuk dapat mengakses berbagai layanan dalam satu portal dengan data pribadi yang aman dan tanpa melakukan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

"Satu portal terpadu ini berbasis pada kebutuhan masyarakat, bukan berdasarkan sekat birokrasi per instansi. Layanan ditampilkan langsung tentang cara Bagaimana mendapatkan dukungan pencarian pekerjaan, informasi layanan jika sakit, mengganti alamat,cara mendapatkan bantuan sosial dan lain-lain," terang Anas.

Pemerintah Luncurkan INA Digital, Bisa Proses Administrasi Hanya Lewat KTP dan HP

Sebagai inisiasi tahap awal, 15 instansi siap mengintegrasikan layanan pada portal pena publik dan portal administrasi pemerintahan.

"Akan dilakukan penandatanganan 15 instansi untuk menandatangani komitmen yang akan memastikan capaian 5 bulan terakhir dapat dilanjutkan hingga peluncuran awal layanan terpadu triwulan ketiga tahun 2024 ini," tuturnya.

Mantan Bupati Banyuwangi itu mengatakan percepatan transformasi layanan digital pemerintah Indonesia, merupakan langkah strategi selanjutnya meliputi penguatan Govtech Indonesia secara berkelanjutan dan memperkuat tata kelola kelembagaan terkait dengan koordinasi transformasi digital.


"Selain itu kami juga berharap keberlanjutan dari program ini terus diperkuat sebagaimana harapan pak presiden untuk ke depan bisa menjadi bagian dari proyek strategis nasional digital atau PSN digital," imbuh anas.

Sebagai informasi, Jokowi menyebut saat ini di kementerian/lembaga (K/L) sudah memiliki 27.000 aplikasi, namun berjalan sendiri-sendiri. Ia menilai ribuan aplikasi ini justru membuat digitalisasi pelayanan publik menjadi tak terintegrasi dan tumpang tindih.


Dengan adanya layanan memudahkan masyarakat untuk memastikan pelayanan pemerintah yang mudah kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi yang lebih baik.

Pemerintah Luncurkan INA Digital, Bisa Proses Administrasi Hanya Lewat KTP dan HP

"Kementerian, di lembaga, di pemerintahan daerah provinsi kabupaten kota ada kurang lebih 27.000 aplikasi. 27.000 aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri, yang kerjanya jg sendiri-sendiri," kata Jokowi.

Digitalisasi Layanan, Kemendagri Bagikan Laptop ke Pemda Seluruh Indonesia
Digitalisasi Layanan, Kemendagri Bagikan Laptop ke Pemda Seluruh Indonesia

Pemerintah tengah gencar memperbaiki birokrasi dan pelayanan optimal kepada masyarakat

Baca Selengkapnya
Pemerintah Jokowi Bangun Jalan Tol Pelayanan Publik, Apa Itu?
Pemerintah Jokowi Bangun Jalan Tol Pelayanan Publik, Apa Itu?

Setidaknya, ada beberapa langkah penting yang menjadi panduan transformasi digital layanan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Menkominfo: Persiapan Penerapan KTP Digital Ditargetkan Rampung Akhir Februari 2024
Menkominfo: Persiapan Penerapan KTP Digital Ditargetkan Rampung Akhir Februari 2024

Implementasi layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau Digital ID sedang dipersiapkan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Cegah Penyajian Laporan Keuangan Palsu, Kemendagri Wajibkan Pemda Belanja Gunakan KKPD
Cegah Penyajian Laporan Keuangan Palsu, Kemendagri Wajibkan Pemda Belanja Gunakan KKPD

Maurits mengatakan dalam rangka mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo guna percepatan transformasi layanan digital pemerintahan Indonesia.

Baca Selengkapnya
KPK Jawab Luhut soal OTT Kampungan: Negara Ini Masih Ramai Korupsi
KPK Jawab Luhut soal OTT Kampungan: Negara Ini Masih Ramai Korupsi

Nawawi menyinggung soal digitalisasi yang belum mampu menjawab semua tantangan.

Baca Selengkapnya
Lanjutkan Program Jokowi, Ganjar-Mahfud Bakal Menerapkan KTP Sakti
Lanjutkan Program Jokowi, Ganjar-Mahfud Bakal Menerapkan KTP Sakti

Penyaluran bantuan sosial hingga program kesejahteraan masyarakat lainnya akan mudah diakses secara digital melalui satu KTP saja.

Baca Selengkapnya
Masa Jabatan Segera Habis, Jokowi Instruksikan Pembangunan Portal Nasional Dipercepat
Masa Jabatan Segera Habis, Jokowi Instruksikan Pembangunan Portal Nasional Dipercepat

Pemerintah akan membuat portal nasional yang mengintegrasikan berbagai layanan.

Baca Selengkapnya
BKPM Pastikan Layanan Penerbitan Izin Tak Terdampak Serangan Siber
BKPM Pastikan Layanan Penerbitan Izin Tak Terdampak Serangan Siber

Adapun hingga 26 Juni 2024, serangan ini telah berdampak pada layanan PDNS 2, mengganggu 239 instansi pengguna.

Baca Selengkapnya
KTP Sakti Ganjar, PDIP: Digitalisasi Satu Data Demi Bantuan Tepat Sasaran
KTP Sakti Ganjar, PDIP: Digitalisasi Satu Data Demi Bantuan Tepat Sasaran

Nantinya semua bantuan dari pemerintah akan mengacu kepada data KTP Sakti tersebut.

Baca Selengkapnya