![Luncurkan 'GovTech Indonesia' INA Digital, Jokowi Minta Kementerian hingga Pemda Setop Bikin Aplikasi Orientasinya Proyek](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/feedImage/2024/5/27/1716785542536-vkzhy.jpeg)
Luncurkan 'GovTech Indonesia' INA Digital, Jokowi Minta Kementerian hingga Pemda Setop Bikin Aplikasi Orientasinya Proyek
Jokowi mengatakan, terdapat 27.000 aplikasi berjalan sendiri-sendiri tidak terintegrasi sehingga menyebabkan tumpang-tindih.
Jokowi mengatakan, terdapat 27.000 aplikasi berjalan sendiri-sendiri tidak terintegrasi sehingga menyebabkan tumpang-tindih.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah provinsi (pemprov) dan pemerintah daerah (pemda) mulai tahun ini agar tidak membuat aplikasi dan platform baru.
Pesan itu disampaikan Jokowi saat membuka kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 sekaligus meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (27/5).
Jokowi mengatakan, terdapat 27.000 aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri. Hal itu menyebabkan, aplikasi tidak terintegrasi dan bahkan banyak tumpang-tindih.
"Oleh sebab itu, perlu saya sampaikan mulai tahun ini sudah saya sampaikan di Januari yang lalu, mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi yanhg baru, berhenti membikin platform-platform baru. Setop," kata Jokowi.
Jokowi mengungkapkan, ada anggaran sebesar Rp6,2 triliun yang dipakai hanya untuk membuat aplikasi baru. Di setiap kementerian bahkan terdapat 500 aplikasi.
"Di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi. bayangkan karena setiap mungkin dulu setiap ganti menteri, ganti aplikasi. Sama di daerah ganti gubernur, ganti aplikasi, ganti kepala dinas, ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi," tegas Jokowi.
Oleh sebab itu, Jokowi meminta kepada seluruh pihak untuk meningkatkan daya saing Indonesia dengan memperkuat digital public infrastructure.
"Kita semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik. Kita juga harus memperkuat GovTech kita. Satu portal terintegrasi yang kita namakan Ina digital. Memang ini adalah tahap awal kita memulai," ujar Presiden Jokowi.
Jokowi juga berpesan kepada setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah bersama-sama melakukan integrasi dan interoprobabilitas data.
"Tidak boleh ada lagi alasan ini itu karena datanya milik saya, datanya milik pemda saya, tidak boleh lagi. Tidak akan maju kita kalau kita masih egosentris kita pelihara. Tinggal praktek-praktek lama, tinggalkan mindset-mindset lama," kata Jokowi.
Jokowi menjelaskan aplikasi yang dikelola Perum Peruri ini akan menintegrasikan pelayanan publik dari berbagai kementerian/lembaga.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.
Baca SelengkapnyaSebagaimana arahan Presiden Joko Widodo saat peluncuran teknologi pemerintahan (Government Technology/GovTech) Indonesia bernama INA Digital.
Baca SelengkapnyaJokowi berharap masalah hak cipta yang rampung bisa berdampak baik ke seniman Indonesia.
Baca SelengkapnyaPertimbangan penerbitan perpres itu untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik berkualitas dan terpercaya.
Baca SelengkapnyaMaurits mengatakan dalam rangka mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo guna percepatan transformasi layanan digital pemerintahan Indonesia.
Baca SelengkapnyaPenyaluran bantuan sosial hingga program kesejahteraan masyarakat lainnya akan mudah diakses secara digital melalui satu KTP saja.
Baca SelengkapnyaSetidaknya, ada beberapa langkah penting yang menjadi panduan transformasi digital layanan pemerintah.
Baca SelengkapnyaPercepatan tersebut bertujuan mencegah pemborosan belanja untuk infrastruktur digital.
Baca Selengkapnya