Jokowi Sindir Ada Kementerian Punya 5.000 Aplikasi: Saking Kreatifnya

"Jadi sekali lagi, Kemenkes aplikasi sendiri, pelayanan pajak aplikasi sendiri, untuk pelayanan pendidikan aplikasi sendiri. Kalau sudah ada yang baru apa yang terjadi? Install lagi, isi data lagi," sambungnya.

Dia mengungkapkan total aplikasi milik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mencapai 27.000. Jokowi menduga hal ini dikarenakan setiap pergantian menteri dan kepala daerah, ada pembuatan aplikasi baru.

Jokowi meminta kementerian/lembaga serta pemerintah berhenti membuat aplikasi baru. Pasalnya, ribuan aplikasi ini berjalan sendiri-sendiri dan tak terintegrasi sehingga tak mempermudah pelayanan publik.

"27 ribu aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri yang kerjanya juga sendiri2. Enggak akan mungkin mempermudah mempercepat, enggak. Tidak terintegrasi dan bahkan banyak yang justru tumpang tindih," tutur Jokowi.

Dia sendiri telah meluncurkan GovTech Indonesia atau platform digital nasional yang diberi nama INA Digital. Aplikasi yang dikelola Perum Peruri ini akan menintegrasikan pelayanan publik dari berbagai kementerian/lembaga.

"Satu portal terintegrasi yg kita namakan INA digital. Memang ini adalah tahap awal kita memulai. Tapi enggak apa-apa saya kira migrasinya memang harus bertahap yang penting dimulai dulu," ucapnya.

Selain itu, Jokowi meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berkoordinasi melakukan integrasi dan interoprobabilitas data.

"Tidak boleh ada lagi alasan ini itu karena datanya milik saya, datanya milik pemda saya, tidak boleh lagi. Tidak akan maju kita kalo kita masih egosentris kita pelihara. Tinggal praktek-praktek lama, tinggalkan mindset-mindset lama," pungkas Jokowi.