Ini Kata Jokowi soal Anggaran Bikin Ribuan Aplikasi Capai Rp6,2 Triliun
Pembuatan ribuan aplikasi instansi pemerintah menelan anggaran hingga Rp6,2 triliun.
Pembuatan ribuan aplikasi instansi pemerintah menelan anggaran hingga Rp6,2 triliun.
Ini Kata Jokowi soal Anggaran Bikin Ribuan Aplikasi Capai Rp6,2 Triliun
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyentil kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang terus menerus membuat aplikasi baru yang kini jumlahnya mencapai 27.000.
Dia pun mengungkapkan pembuatan ribuan aplikasi instansi pemerintah menelan anggaran hingga Rp6,2 triliun.
"Kemarin kita cek waktu bikin anggaran ada Rp6,2 triliun yang akan dipakai untuk membikin aplikasi baru. Di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi. Bayangkan," kata Jokowi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara Jakarta, Senin (27/5).
Dia mengatakan, setiap pergantian menteri dan kepala daerah, muncul aplikasi baru. Jokowi lantas menyindir kementerian yang memiliki lebih dari 5.000 aplikasi.
"Karena setiap mungkin dulu setiap ganti menteri, ganti aplikasi. Sama di daerah ganti gubernur, ganti aplikasi. Ganti kepala dinas, ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek," ujarnya.
"Di Kemenkes, Kemenkes ada? Ada berapa aplikasi? Bayangkan 1 kementerian, (ada) 400 (aplikasi). Banyak yang lebih dari itu. Ada yang lebih dari 5.000 (aplikasi)," sambung Jokowi.
Jokowi menekankan kehadiran ribuan aplikasi tak membuat pelayanan publik menjadi lebih mudah dan cepat. Hal ini, kata dia, justru membuat digitalisasi pelayanan publik menjadi tak terintegrasi dan tumpang tindih.
"Perlu saya sampaikan mulai tahun ini sudah saya sampaikan di Januari yang lalu, mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi yang baru, berhenti membikin platform-platform baru. Setop. Karena tadi 27.000 aplikasi yang ada," jelas dia.
Jokowi sendiri telah meluncurkan GovTech Indonesia atau platform digital nasional yang diberi nama INA Digital. Aplikasi yang dikelola Perum Peruri ini akan mengintegrasikan pelayanan publik dari berbagai kementerian/lembaga.
"Satu portal terintegrasi yg kita namakan INA digital. Memang ini adalah tahap awal kita memulai. Tapi enggak apa-apa saya kira migrasinya memang harus bertahap yang penting dinulai dulu," tutupnya.
