Ibu Kota Baru di Kalimantan Butuh 250.000 PNS Fresh Graduate, Tes Mulai Maret 2024
Nantinya 250.000 formasi itu akan melakukan tes terlebih dahulu, yang direncanakan pada Maret 2024 mendatang.
Pemerintah pusat membutuhkan sebanyak 250.000 formasi fresh graduate yang dipilih sesuai dengan talenta digital untuk mengisi formasi di IKN.
Ibu Kota Baru di Kalimantan Butuh 250.000 PNS Fresh Graduate, Tes Mulai Maret 2024
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas mendapatkan mandat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuat skenario komperhensif terkait rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS secara menyeluruh ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli 2024.
Salah satu mandat yang diberikan adalah pemerintah pusat membutuhkan sebanyak 250.000 formasi fresh graduate yang dipilih sesuai dengan talenta digital untuk mengisi formasi di IKN.
Nantinya 250.000 formasi itu akan melakukan tes terlebih dahulu, yang direncanakan pada Maret 2024 mendatang.
"Formasi pemerintah pusat (IKN) sebanyak 250.000 fresh graduate buat IKN termasuk dipilih talenta digital yang rencananya Maret akan mulai tesnya," ujar Anas kepada media, Jakarta, Selasa (30/1).
Anas menyebut, Presiden Jokowi juga menugaskan untuk segera menyelesaikan sistem smart ASN yang aman mengintegrasikan seluruh layanan ASN ke dalam satu portal.
"Sehingga ASN segera membuat identitas kependudukan digital, nanti SSO-nya (Single Sign on) menggunakan itu sambil yg lain selesai dalam rangka mereka untuk mendapatkan layanan mulai e kinerja, kenaikan pangkat, pensiun, dan seterusnya, termasuk pembelajaran, diklat dan lain-lain itu bisa diintegrasikan," beber Anas.
Kemudian pemerintah juga mendorong pengintegrasian layanan berbagai aplikasi di kementerian.
Aplikasi ini, kata Anas ditargetkan selesai pasa Juli 2024, sehingga nantinya seluruh kementerian memiliki satu portal layanan, terutama pemerintah Kabupaten/Kota.
"Ini sedang dalam tanda kutip 'dipaksa' sehingga targetnya Juli seluruh kementerian punya satu portal layanan terutama pemerintah kab/kota. Apakah bisa semua? Kita sedang membuat pilot project. Manajemen risiko pembangunan jadi sangat penting dan terintegrasi dengan grand design reformasi birokrasi," pungkas dia.
