Honorer

Pegawai yang terdampak PHK kemungkinan besar bukan pegawai honorer kementerian, melainkan pegawai outsourcing.

Keputusan terkait pegawai honorer sepenuhnya berada di tangan masing-masing instansi.

Seperti diketahui, sistem penggajian atau pemberian honorer bagi tenaga honorer adalah diberikan setelah mereka bekerja.

Menteri PU Dody Hanggodo melalui Ditjen SDA mengusulkan menerima anggaran Rp10,7 triliun.

Jika ada kepala daerah terpilih tetap ngotot mengangkat pegawai honorer, maka akan ada sanksi tegas menanti.

Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI mendengar aspirasi dari Dewan Perwakilan Pusat Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta

Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI mendengar aspirasi dari Dewan Perwakilan Pusat Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta

Kebijakan ini merupakan amanat Undang-Undang No. 20/2023 tentang ASN, yang menjadi kesempatan luas bagi tenaga non-ASN untuk ikut dalam seleksi PPPK 2024.

Karangan bunga tersebut merupakan bentuk protes para pegawai Kejagung Non-ASN. Mereka mengaku tidak diberikan kesempatan dalam seleksa PPPK di Kejagung RI

Seleksi PPPK tahan dua juga dapat diikuti tenaga non-ASN database BKN yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat pada tes pertama.

Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024 tidak hanya mencakup kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi juga PPPK.

Honorer bakal dikelompokan menjadi PPPK penuh waktu atau paruh waktu, tergantung kemampuan anggaran yang dimiliki masing-masing instansi pemerintah.

Aturan tersebut memberikan wewenang pada pemerintah daerah (Pemda) untuk menambah proses seleksi PPPK di wilayahnya masing-masing.

Menpan RB memastikan pegawai honorer akan dihapus berdasarkan ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2023.

Menurutnya tidak bijak jika Kementetian PAN-RB hanya memprioritaskan data dari database saja.

Dalam rapat aspirasi tersebut, mereka meminta kejelasan pemerintah terkait profesi mereka.

Diprotes Tenaga Honorer, DPR Minta KemenpanRB Basmi Mafia Tenaga Kerja Palsu.

Saat ini BKN sedang melakukan verifikasi data Non-ASN yang terdapat dalam data base BKN.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri sudah melarang pengangkatan tenaga honorer baru.

Jumlah pegawai honorer akan mendapatkan THR sebanyak 887 orang. Mereka akan diberikan THR sesuai dengan kemampuan rumah sakit.