VIDEO: Ultimatum Tegas DPR Minta KemenpanRB Basmi Mafia Tenaga Honorer

Kementerian PAN-RB diminta segera melakukan audit menyeluruh terkait data tenaga honorer atau non ASN dengan melibatkan BKN.

Dalam aksi demonstrasi tersebut para ASN tenaga honorer menuntut 3 poin.

Hal itu sudah disepakati di awal pembahasan dan masuk dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.

PPPK Paruh Waktu ini yang nantinya akan menjadi solusi terkait kejelasan status bagi para honorer.

Rencananya akan ada 10 ribu tenaga honorer dari Banten yang akan demo pada Senin 7 Agustus di Gedung DPR Jakarta.

Puluhan guru honorer menyampaikan keluh kesahnya kepada Komisi X DPR karena tak kunjung diangkat menjadi PPPK.

Anas mengatakan rapat kerja dengan DPR membahas penataan tenaga non-ASN atau honorer.

Jika data tersebut lolos validasi, maka nantinya nama tenaga honorer akan masuk ke dalam platform khusus untuk dipantau kinerjanya.

Pemerintah tengah tengah melakukan uji publik Revisi Undang-Undang No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Saat ini jumlahnya sudah membengkak hingga 2,3 juta orang di seluruh Indonesia.

Terdapat sejumlah langkah arah kebijakan pemerintah terkait penataan tenaga non-ASN.

Jumlah honorer mencapai 2,3 juta orang, yang awalnya hanya diperkirakan 400.000 orang.