Tuntut Kejelasan Status, Ribuan Tenaga Honorer asal Banten Akan Unjuk Rasa di Gedung DPR 7 Agustus Mendatang

Rencananya akan ada 10 ribu tenaga honorer dari Banten yang akan demo pada Senin 7 Agustus di Gedung DPR Jakarta.

Rencananya akan ada 10 ribu tenaga honorer dari Banten yang akan demo pada Senin 7 Agustus di Gedung DPR Jakarta.

Tuntut Kejelasan Status, Ribuan Tenaga Honorer Asal Banten Akan Unjuk Rasa di Gedung DPR 7 Agustus Mendatang

Ribuan pegawai honorer dari wilayah provinsi Banten siap melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPR Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2023 mendatang. Dalam aksinya mereka hendak menyampaikan aspirasi terkait kejelasan status.

Selain itu, mereka juga akan mengawal tentang revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). "Rencananya akan hadir 10 ribu tenaga honorer dari Provinsi Banten untuk mengikuti aksi demo pada Senin 7 Agustus 2023 mendatang di depan gedung DPR RI, Jakarta," tegas Ketua Forum Pegawai Non-PNS Banten (FPNPB) Taufiq Hidayat, mengutip ANTARA.

Membela Nasib Tenaga Honorer

Menurut Taufik, salah satu yang siap terlibat adalah pegawai honorer di Kota Serang yang juga peduli dengan nasib teman-teman seperjuangan mereka. Taufik mengatakan jika rancangan revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, harus segera disahkan agar nasib para tenaga honorer bisa terangkat. "Kami akan berunjuk rasa untuk membela dan memperjuangkan nasib teman-teman non-ASN atau tenaga honorer di pemerintahan supaya segera ada kejelasan status," katanya.

Mendesak Agar Honorer Bisa Diangkat Jadi PNS

Selain itu, pihaknya bersama ribuan tenaga honorer akan menyampaikan tuntutannya kepada presiden agar merevisi PP tahun 2018, tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS maupun PPPK. Menurutnya, ini akan memberikan hak yang sama bagi para tenaga honorer yang selama ini berada di kondisi yang belum jelas.

"Selain itu kami juga mendesak Presiden merevisi PP tahun 2018 berkaitan dengan pengangkatan honorer menjadi PNS atau PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan menuntut pemberian hak yang sama bagi seluruh honorer dalam mengikuti proses seleksi PNS atau PPPK," bebernya.

Didukung Pemerintah Setempat

Di lain kesempatan, Wali Kota Serang, Syafrudin turut memberikan izin kepada tenaga honorer di lingkungan pemerintahannya untuk mengikuti aksi unjuk rasa di Gedung DPR tersebut. Namun dia berpesan agar para tenaga honorer yang akan memperjuangkan haknya agar bisa menyampaikan aspirasinya dengan baik. "Sampaikanlah aspirasi itu dengan baik, jangan anarkis dan jangan sampai timbul hal-hal yang tidak kita inginkan," katanya.