Rapat di Kemenkeu, menteri Jokowi mengaku tak bahas kenaikan BBM
Menteri keuangan memberikan gambaran dan rambu-rambu dalam penggunaan anggaran.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof A Chaniago menegaskan, rapat menteri Kabinet Kerja di kementerian keuangan (Kemenkeu) malam ini, Jumat (7/11) tidak sama sekali membahas kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Dia berdalih rapat bersama kali ini hanya untuk berkoordinasi dan menyamakan visi misi. Selain itu, Andrinof menyebut para menteri juga membeberkan anggaran yang akan digunakannya.
-
Kapan BBNKB dikenakan? BBNKB berlaku bila seseorang melakukan transaksi jual beli mobil bekas dan akan dikenakan biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya.
-
Bagaimana ANBK dilakukan? Pelaksanaan AN menggunakan sistem berbasis komputer, sehingga disingkat dengan ANBK yang menggunakan moda tes dengan pilihan moda daring (online) ataupun semi daring (semi online) sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah atau daerah masing-masing.
-
Kenapa ANBK dilakukan? Pemerintah Indonesia melakukan perbaikan dan evaluasi pendidikan dengan cara pemetaan mutu melalui program asesmen nasional (AN).
-
Apa itu ANBK? ANBK adalah Asesmen Nasional Berbasis Komputer, program yang dirancang untuk menilai mutu tiap satuan pendidikan seperti Sekolah, Madrasah atau kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah.
-
Apa yang diharapkan Kemnaker dari BPVP Belitung? “Usia 4 tahun BPVP Belitung ini adalah usia yang sangat muda. Namun demikian, kami berharap BPVP Belitung menjadi tempat bagi SDM khususnya yang ada di Pulau Belitung ini, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau juga di tempat lain yang ingin meningkatkan keterampilan, meningkatkan kompetensinya yang itu sangat diharapkan menjadi modal untuk bisa bersaing dalam pasar kerja yang sangat ketat," ucap Sekjen Anwar.
-
Kenapa Kepala BP2MI bertemu Menkopolhukam? Pertemuan berlangsung di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (5/3). Kepala Badan Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Hadi Tjahyanto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (5/3/). Benny bercerita, pertemuan itu dalam rangka mengantisipasi maraknya kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya bermodus Pekerja Migran Indonesia (PMI). Untuk itu, perlu adanya kerja sama antar lembaga dengan kementerian.
"Menyamakan visi misi kinerja. Menyampaikan tata cara anggaran juga," kata Andrinof di Kemenkeu, Jakarta, Jumat (7/11).
Dia menjelaskan, soal koordinasi anggaran Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro memberikan gambaran dan rambu-rambu. Tujuan, agar para kementerian jadi satu suara terutama terhadap program keunggulan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Sektor energi, pangan, kemaritiman, pariwisata ini kan jadi prioritas. Termasuk unggulan," ungkapnya.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Andien Hadiyanto menyebut bahwa nama kementerian baru (nomenklatur) telah ditandatangani. Namun, anggaran yang dipakai masih menggunakan sisa APBN 2014.
"Meneruskan operasional sampai akhir tahun, itu meneruskan anggaran yang sudah ada," terang Andien.
(mdk/noe)