Resmi jadi Deputi Gubernur BI, ini tugas pertama dilakukan Dody Budi Waluyo
Sejumlah tugas yang harus dilaksanakan BI ke depan seperti menjaga kestabilan rupiah, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Dody Budi Waluyo resmi menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2018-2023, setelah mengucapkan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung (MA), hari ini. Usai dilantik, banyak tugas yang harus diselesaikan pasca menduduki jabatan baru ini.
"Syukur Alhamdulillah, saya sudah selesai membacakan sumpah, mudah-mudahan ke depan barokah," ujar dia di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (18/4/2018).
-
Kenapa Bank Indonesia mengembangkan Rupiah Digital? Selain menjadi mata uang yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal dalam ekosistem digital di masa depan, Rupiah Digital juga menjadi solusi yang memastikan Rupiah tetap menjadi satu-satunya mata uang yang sah di NKRI.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
-
Apa yang dijelaskan oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengenai redenominasi rupiah? Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan, implementasi redenominasi rupiah ini masih menunggu persetujuan dan pertimbangan berbagai hal.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
Menurut dia, sejumlah tugas yang harus dilaksanakan BI ke depan seperti menjaga kestabilan rupiah, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah.
"Karena ini tantangan tugas bagi saya tentunya harus menjaga kestabilan, terus mendorong momentum pertumbuhan. In merupakan tekad besar dari BI. Akan terus memegang mandat itu," tandas dia.
Diberitakan sebelumnya, Dody Budi Waluyo resmi menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Hal tersebut setelah dirinya mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali di Ruang Kusumah Atmadja, Gedung Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.
Pengangkatan Dody sebagai Deputi Gubernur BI berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 69/P/2018 tertanggal 13 April 2018.
"Saudara Dody Budi Waluyo telah diangkat sebagai Deputi Gubernur BI. Sebelum memangku jabatan, Saudara wajib mengucapkan sumpah. Bersediakah Saudara mengucapkan sumpah jabatan?," ujar Ketua MA Hatta Ali di Gedung MA, Jakarta.
"Bersedia," jawab Dody Budi Waluyo.
"Demi Allah saya bersumpah untuk menjadi Deputi Gubernur BI, langsung maupun tidak langsung, dengan nama dan dalih apapun, tidak menjanjikan untuk memberikan apapun kepada siapa pun juga. Juga tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun suatu janji atau pemberian dalam bentuk apa pun," kata Dody.
Selain itu, Dody juga berjanji akan mengemban tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab.
"Dan akan melaksanakan tugas Deputi Gubernur BI dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Saya bersumpah akan setia kepada negara, konstitusi dan haluan negara," tandas dia.
Reporter: Septian Deny
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Sah, Dodi Budi Waluyo menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia
Menunggu pelantikan Dodi Budi Waluyo jadi Deputi Gubernur BI
BI minta aturan pembatasan transaksi tunai dikaji hati-hati agar tak ganggu ekonomi
PPATK berniat batasi transaksi uang tunai
KPK usul transaksi tunai dibatasi maksimal Rp 25 juta