Seperti 2013, BI kembali bikin paket kebijakan selamatkan Rupiah
BI menyakinkan bakal terus berada di pasar menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD).
Bank Indonesia (BI) menyakinkan bakal terus berada di pasar menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD). BI telah menyiapkan sejumlah paket kebijakan sebagai 'resep' menjaga stabilitas Rupiah.
Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan BI bakal mendorong para perusahaan nasional ataupun asing dalam pengelolaan utang luar negeri yang baik. Caranya, kata dia, dengan melakukan lindung nilai atau hedging di seluruh utang luar negeri.
"Kita juga akan mendorong upaya pengelolaan utang luar negeri (ULN) yang sehat. Dan kita sudah keluarkan satu peraturan bagaimana mengelola ULN yang lebih sehat, dan ini sudah diterapkan," ujar Agus yang ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/3).
Agus menegaskan fasilitas lindung nilai membuat perusahaan tak perlu khawatir akan pembengkakan nilai apabila Rupiah terus mengalami melemah.
"Dengan adanya PBI tentang pengelolaan ULN sekarang perusahaan-perusahaan akan menata agar tidak ada resiko nilai tukar berlebihan, atau resiko likuiditas, atau kredit yang berlebihan. Sehingga ada pertemuan antara yang membutuhkan dan menyediakan lindung nilai," kata dia.
Agus menambahkan BI juga bakal mendorong transaksi dalam negeri dengan menggunakan Rupiah. Sehingga, permintaan Dolar AS mengalami penurunan dan nilai tukar Rupiah bakal kembali menguat.
Mantan menteri keuangan ini juga melanjutkan bahwa persediaan cadangan devisa Indonesia sangat kuat. Hal ini membuat BI selalu siap melakukan intervensi saat Rupiah tengah terpuruk.
"Saya kasih tahu yang namanya cadev bisa lebih dari 5-6 bulan impor dan itu menunjukkan bahwa kita dalam keadaan baik dan terjaga," tuturnya.
Seperti diketahui, meski beda cara, paket kebijakan penyelamatan Rupiah pernah dirilis BI pada 2013 lalu. Saat itu, BI menerapkan dan merelaksasi beberapa aturan terkait dengan perkembangan kondisi ekonomi. Ini merupakan bagian dari paket kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah perlambatan ekonomi kala itu.
Beberapa kebijakan yang akan diterapkan dan direlaksasi antara lain penerapan aturan SDBI (Sertifikat Deposito Bank Indonesia), perluasan jangka waktu Term Deposit Valuta Asing (TD Valas), aturan swap-reswap (asuransi-reasuransi), perluasan underlying valas, dan APLN (Administrasi Pinjaman Luar Negeri) jangka pendek.
Kebijakan tersebut bertujuan agar likuiditas mata uang baik dolar dan rupiah tetap tersedia dan mengalir dengan lancar di Tanah Air. Dalam paket kebijakan pemerintah ini, BI bertugas memijat likuiditas agar mengalir secara lancar ke sendi-sendi perekonomian Indonesia.
"Kami akan melakukan penyelarasan kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Ini merupakan kebijakan lanjutan. Paling tidak ada 4 kebijakan plus 1 penerbitan SDBI," kata Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo di Gedung Bank Indonesia.
-
Apa yang dijelaskan oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengenai redenominasi rupiah? Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan, implementasi redenominasi rupiah ini masih menunggu persetujuan dan pertimbangan berbagai hal.
-
Kenapa Bank Indonesia mengembangkan Rupiah Digital? Selain menjadi mata uang yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal dalam ekosistem digital di masa depan, Rupiah Digital juga menjadi solusi yang memastikan Rupiah tetap menjadi satu-satunya mata uang yang sah di NKRI.
-
Bagaimana Pejuang Rupiah bisa menghadapi tantangan ekonomi? "Tidak masalah jika kamu bekerja sampai punggungmu retak selama itu sepadan! Kerja keras terbayar dan selalu meninggalkan kesan abadi."
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Bagaimana Bank Indonesia memastikan bahwa rencana redenominasi rupiah tetap berjalan? Bank Indonesia pun memastikan bahwa rencana redenominasi rupiah atau Rp1.000 ke Rp1 masih terus berjalan. Bahkan, Bank Indonesia sudah siap dengan skenario dalam penerapan redenominasi rupiah ini.
-
Bagaimana redenominasi rupiah dilakukan di Indonesia? Nantinya, penyederhanaan rupiah dilakukan dengan mengurangi tiga angka nol di belakang, contohnya Rp 1.000 menjadi Rp 1.