Sore Ini, Pemerintah dan Kepala Daerah Bakal Bahas Perpanjangan PPKM
Ganjar mengatakan, upaya penanganan Covid-19, utamanya PPKM Darurat menjadi perhatian khusus pemerintah pusat. Karena kebijakan ini menjadi bagian dari upaya untuk menekan laju kasus aktif harian Covid-19 di daerah-daerah.
Pemerintah bersama dengan kepala daerah akan kembali melakukan rapat koordinasi terkait dengan Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM ) sore ini. Rapat dilakukan untuk mengevaluasi apakah nantinya PPKM akan diperpanjang atau tidak.
"Nanti juga kita akan rapat jam 4 (sore) untuk menentukan diperpanjang atau tidak," kata Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dalam diskusi Peranan Perbankan dalam Memajukan UMKM, Minggu (25/7).
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Dimana PKM dibentuk? PKM merupakan program yang secara khusus dibentuk oleh Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEK DIKTI) Republik Indonesia.
-
Apa tujuan utama dari PKM? Secara umum, PKM bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya mahasiswa yang berorientasi ke masa depan dan ditempa dengan transformasi Pendidikan Tinggi sehingga menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing dengan karakter Pancasila, serta memandu mahasiswa menjadi pribadi yang tahu dan taat aturan; kreatif dan inovatif; serta objektif dan kooperatif dalam membangun keragaman intelektual.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Kenapa PPPK diperkenalkan? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
Ganjar mengatakan, upaya penanganan Covid-19, utamanya PPKM Darurat menjadi perhatian khusus pemerintah pusat. Karena kebijakan ini menjadi bagian dari upaya untuk menekan laju kasus aktif harian Covid-19 di daerah-daerah.
Seriusnya pemerintah bisa dilihat dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga sebagai Koordinator PPKM Darurat pun terus mengagendakan rapat. Dalam satu hari rapat bisa mencapai tiga kali.
"Kami (kepala daerah) sekarang sudah menjadi stafnya menko marves, karena sekali rapatnya tiga kali persis minum obat," tandasnya.
Baca juga:
Langgar PPKM, 10 Pengelola dan Pengunjung Lokasi Hiburan Malam di Tangerang Diamankan
Jokowi Akui Pembatasan Aktivitas dan Mobilitas Timbulkan Banyak Kesulitan
Bagi Berkah ke Pedagang & Sopir 'Langsung Pulang, Jumatan', Polisi Ini Tuai Pujian
Perpanjangan PPKM Level 4, Wilayah Aglomerasi Tetap Wajib STRP
DPR Sebut Wacana Jadikan Satpol PP Penyidik Pelanggar PPKM Ada Dasar Hukumnya