Sorotan Publik pada BUMN di Bawah Kepemimpinan Erick Thohir

Pengangkatan Ahok

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Pengangkatan ini dilakukan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada Senin (25/11).

Staf Ahli Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga, percaya kehadiran Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memberi sentimen positif pada investor. Sebab, kredibilitas kinerja Ahok dinilai baik.

Arya menilai, saat menjabat Gubernur DKI, Ahok memiliki rekam jejak pengelolaan keuangan yang baik. Transparansi menjadi perhatian utama Ahok dalam mengelola anggaran.

"Pasti bagus karena sudah tahu Ahok punya rekam jejak keuangan cukup baik saat memerintah DKI dan transparansi beliau, ketegasan beliau," ujarnya saat dihubungi merdeka.com di Jakarta, Rabu (13/11).

Meski demikian, banyak pro kontra dalam keputusan ini. Di samping status mantan narapidana, kehadiran Ahok juga dinilai bisa menjadi pertentangan di masyarakat.

Beras Disposal Bulog

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso (Buwas) menjelaskan, pihaknya telah melepas stok beras yang mutunya sudah mengalami penurunan sebanyak 20.000 ton. Pelepasan stok tersebut bukan berarti dimusnahkan atau dibuang.

Stok yang dilepaskan Bulog tersebut sudah melalui pemeriksaan laboratorium yang direkomendasi Badan Ketahanan Pangan Kementan dan BPOM. Keputusan Bulog tersebut, kata dia, sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian nomor 38 Tahun 2018 tentang pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah.

"Meski demikian beras tersebut masih memiliki manfaat dengan melakukan pengolahan penukaran, penjualan di bawah HET (Harga Eceran Tertinggi) serta dihibahkan untuk bantuan kemanusiaan," kata dia.

Dengan demikian, Bulog akan melelang 20.000 ton beras stok lama yang sudah tersimpan dan tak tersalurkan lebih dari empat bulan. Beras akan dilelang di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). "Akan dilelang terserah mau jadi apa nanti. Misalnya dia lelang mau jadi tepung, ya tapi harus jadi tepung. Lelang jadi pakan ya harus jadi pakan," kata dia.

Kemudian jika memang tak laik konsumsi maka beras tersebut dapat diolah jadi ethanol. Buwas menegaskan, lelang tersebut baru akan dilakukan jika sudah ada kepastian dari pemerintah untuk membayar selisih tersebut.

"Nanti tunggu Bu Menkeu jika ada kebijakan bahwa negara akan membayar selisihnya (ke Bulog). Hari ini tidak bisa apa-apa. Saya tahu Bu Menkeu sudah menyiapkan ini, hanya keputusannya belum, menunggu rakortas," tuturnya.

Pemecatan Helmy Yahya

Dewan Pengawas TVRI mengirim surat penonaktifan Direktur Utama (Dirut) TVRI Helmy Yahya. Dalam surat bernomor 3 Tahun 2019 itu tidak dijelaskan alasan masalah yang terjadi sehingga ada pemberhentian tersebut. Menanggapi surat itu, Helmy Yahya langsung melawan. Dia mengaku hingga saat ini masih menjabat sebagai Dirut.

"Saya tetap Dirut TVRI yang sah. Intinya saya masih tetap dirut sah bersama seluruh direksi," kata Helmy Yahya saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (5/12).

Helmy pun mengirim surat bantahan terhadap surat itu. Menurutnya, surat Ketua Dewan Pengawas TVRI cacat hukum dan tidak mendasar sehingga surat keputusan tidak berlaku.

Bahwa pemberhentian anggota dewan direksi diberhentikan sebelum habis masa jabatan apabila tidak melaksanakan ketentuan undang-undang, bertindak merugikan lembaga, dipidana karena melakukan tidak pidana.

Dengan adanya perlawanan ini, maka Helmy Yahya dan dewan pengawas menggelar mediasi di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika. Meski demikian, Menkominfo Johnny G Plate meminta permasalahan keduanya diselesaikan secara internal. Dia meminta masalah ini tidak dibawa ke ranah publik.

"Bahwa kisruh manajemen yang ada di TVRI, adalah masalah internal TVRI. Karenanya kita berharap diselesaikan secara internal oleh TVRI," kata Johnny di kantornya, Jakarta, Jumat (6/12).

Dia menjelaskan, memiliki hak membela diri selama satu bulan hingga 4 Januari 2020. Sementara itu, Dewas pun punya hak untuk pembelaan atas jawaban Helmy. "Setelah itu dewan pengawas mempunyai kesempatan 2 bulan berikutnya untuk meneliti pembelaan dan jawaban direksi TVRI," katanya.

Penyelundupan Harley Davidson oleh Dirut Garuda Indonesia

Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara dicopot dari jabatannya atas penyelundupan onderdil Harley Davidson keluaran 1970-an yang didatangkan dari Prancis. Pemecatan tersebut usai Ari Ashkara mengaku merupakan pemilik barang selundupan tersebut.

"Saya sebagai Kementerian BUMN akan memberhentikan saudara Direktur Utama Garuda Indonesia," ujar Erick di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12).

Atas kasus tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan akan memberlakukan denda kepada Garuda Indonesia. "Ini karena spesial dan melenceng dari regulasi, seharusnya barang yang dibawa dicatat tapi tidak dicatat, maka Garuda akan didenda. Hari ini kami kirim surat dendanya," ujar Budi di Jakarta, Jumat (6/12).

Namun, banyak pihak yang setuju dengan pencopotan ini. Salah satunya Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani yang mengatakan, selama ini Ari menjadi salah satu penyebab harga tiket pesawat tak kunjung turun.

"Ini terus terang saya dengan adanya pergantian dirut Garuda ini, saya sebagai Ketua PHRI dari Sektor pariwisata gembira banget. Kita yang komplain paling berat karena dia 'penyebabnya', karena dia menciptakan 'palkan kartel' dia mendikte pasar," ujarnya.

Bahkan, lkatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI) mendukung langkah Erick karena Ari dinilai kerap membuat kebijakan kontroversi yang merugikan banyak pihak. Mulai dari perusahaan, anak perusahaan, karyawan sampai masyarakat sebagai penumpang.