SPBN Masih Terbatas, Nelayan Diminta Beli BBM Lewat Scan Barcode
Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) mendorong langkah Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian BUMN untuk mempercepat penguatan ekosistem usaha nelayan kecil dalam memperoleh pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui scan barcode.
Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) mendorong langkah Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian BUMN untuk mempercepat penguatan ekosistem usaha nelayan kecil dalam memperoleh pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui scan barcode.
"Bagus sekali itu (scan barcode), itu menurut kami sudah pas karena memang selama ini isu terkait bahan bakar minyak itu terkait kuota," kata Riza Damanik, dalam Diskusi publik terkait Hilirisasi, Kunci Optimalisasi Potensi Perikanan Nasional?, Senin (20/2).
-
Siapa yang akan menentukan kriteria pengguna BBM Pertalite dan Solar Subsidi? Rencananya, kriteria pengguna BBM Pertalite dan Solar Subsidi akan ditentukan berdasarkan Cubicle Centimeter (CC).
-
Kapan Pertamina Patra Niaga menjalankan program Subsidi Tepat untuk JBT Solar? Subsidi Tepat JBT Solar sudah diuji coba sejak tahun 2022 dan berjalan secara nasional di 514 Kota dan Kabupaten untuk penggunaan QR Code pada Bulan Juli 2023 lalu. Sepanjang tahun 2023, hampir 14 juta KL transaksi Solar sudah tercatat secara digital.
-
Siapa yang mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM subsidi? Dilansir dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pernah mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
-
Mengapa Pertamina mengkaji peningkatan kadar oktan BBM Subsidi? “Kalau misalnya dengan harga yang sama, tapi masyarakat mendapatkan yang lebih baik, dengan octan number lebih baik." Nicke menegaskan, Program Langit Biru Tahap 2 ini merupakan kajian internal di Pertamina dan untuk implementasinya nantinya akan diusulkan kepada pemerintah, dan nantinya akan jadi kewenangan pemerintah untuk memutuskan.
-
Apa yang ingin dicapai dengan mengalihkan subsidi BBM? Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya," tegasnya di Jakarta, Senin (5/8)."Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan," kata Rachmat.
-
Bagaimana cara pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM? Implementasinya menunggu revisi Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak rampung.
Dia menjelaskan, selama ini banyak orang yang lebih memperhatikan soal penyediaan kuota penyaluran BBM untuk nelayan. Namun, sebenarnya yang selalu luput dari perhatian sarana prasarana infrastruktur dasar penyaluran BBM yakni Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBN) masih terbatas.
"Contoh kita punya 11 ribu desa nelayan di Indonesia, anggaplah 11 ribu itu separuh saja yang nelayannya aktif, maka ada sekitar 50 ribu desa pesisir di Indonesia yang aktif nelayannya, sementara kita hanya punya 388 tempat penyaluran BBM, SPBUN. Jadi jomplang sekali," ujarnya.
Menurutnya, seberapa banyak pun kuota BBM yang Pemerintah alokasikan, tanpa sarana prasarana yang memadai, maka nelayan akan membeli BBM secara eceran, karena jumlah SPBN masih terbatas. Oleh karena itu, ISKINDO mendukung inisiasi pembelian BBM melalui scan barcode untuk mempermudah nelayan.
"Jadi, seberapa pun kuota BBM yang kita alokasikan sudah barang tentu nelayannya ga akan beli. Mereka akan beli di eceran karena SPBUN nya terbatas jumlahnya. Nah, itulah kenapa kita mendorong mendukung yang diinisiasi oleh kementerian koperasi dan Kementerian BUMN untuk mempercepat penguatan ekosistem usaha nelayan kecil kita ini, dengan melengkapi bahan bakar minyak tadi, SPBN-SPBN yang dikelola koperasi," jelasnya.
Nantinya, SPBN yang dikelola Koperasi sistemnya tertutup. Artinya nelayan yang mendapat BBM subsidi dari koperasi tersebut harus lebih dahulu terdaftar di koperasi yang bersangkutan. Kemudian, koperasi akan mendata nelayan-nelayan untuk diberikan kertas berupa scan barcode guna membeli BBM subsidi.
"SPBN yang dikelola koperasi ini nantinya dia menjalankan sistem tertutup, tidak terbuka, artinya nelayan yang dapat BBM dari koperasi tersebut itu harus terdaftar di koperasi, nah nanti koperasi mereka data, sehingga mereka datang bukan bawa Hp, cukup bawa barcode yang diprint," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Pengelola SPBU di Jembrana Terlibat Komplotan Penyeleweng BBM Solar Bersubsidi
Bolak-Balik Beli Solar Pakai Jeriken, 2 Pria Diringkus Polda Sumbar
Kompensasi dan Subsidi Energi Tahun Ini Hanya Rp339 Triliun
Siap-Siap, Jokowi Umumkan Kriteria Kendaraan Boleh Isi Pertalite dalam Waktu Dekat
Kuota Pertalite di 2023 Naik Jadi 32,56 Juta KL, Solar 17 Juta KL
Bocoran ESDM: Ini Kriteria Konsumen yang Boleh Beli BBM Pertalite