Tekan urbanisasi, Wapres JK minta pembangunan desa lebih maksimal
Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan, pemerintah telah melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan pembangunan desa dan mendorong kemandirian desa. Meski demikian, hal tersebut nyatanya belum bisa menekan besarnya arus urbanisasi saat ini.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pemerintah terus berusaha memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di pedesaan. Sebab, 60 persen penduduk Indonesia berada di desa.
Dia menjelaskan, pemerintah telah melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan pembangunan desa dan mendorong kemandirian desa. Meski demikian, hal tersebut nyatanya belum bisa menekan besarnya arus urbanisasi saat ini.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.
"Kita harus mencapai bagaimana desa itu dapat melaksanakan program kemandirian untuk suatu tujuan, yaitu bagaimana memakmurkan pedesaan tersebut. Karena jika tidak, maka akan terjadi urbanisasi besar-besaran," kata JK di kantornya, Kamis (24/8).
Untuk itu, JK meminta agar pemerintah daerah, khususnya kepala desa melakukan berbagai inovasi untuk mengembangkan wilayahnya, sehingga pembangunan akan lebih terarah dan tepat sasaran.
"Kalau semua tadi pendidikan kesehatan dari atas (pemerintah pusat) sekarang kita butuhkan inisiatif dari pedesaan sendiri. Sehingga akan bertemu satu program bersama apa yang telah diberikan dan apa yang akan dilakukan oleh desa-desa untuk kemajuan desa itu sendiri," imbuhnya.
Selain itu, JK juga telah meminta berbagai negara untuk berbagi pengalaman dalam memajukan desa. Sehingga, pemerintah bisa mengadopsi langkah-langkah yang dilakukan negara lain guna memajukan pedesaan.
"Kita ingin mempelajari semua hal-hal positif yang dijalankan oleh banyak negara dan tentu juga negara ingin mempelajari pengalaman Indonesia banyak hal yang telah menjadi bagian upaya di samping pembangunan masyarakat desa," pungkasnya.
Baca juga:
Para profesor 'turun gunung' sukseskan Desa Sejahtera Mandiri
Jual lahan negara p 16 M, Bupati Takalar jadi tersangka korupsi
Kendala geografis buat Telkom Aceh sulit jangkau hingga pedesaan
Genjot ekonomi, Menteri Eko minta kepala daerah aktif bangun embung
Menteri Desa ingin lahan eks tambang jadi embung
Gubernur TGB: Desa inovatif masa depan NTB
Dirasa belum optimal, banyak perangkat perdesaan keluhkan UU Desa