Tiga Menteri Jokowi Dinilai Laik Direshuffle
Presiden Joko Widodo diisukan akan melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Pergantian menteri tersebut dilakukan di tengah rencana pengubahan nomenklatur negara dengan menambah dan melebur dua kementerian besar.
Presiden Joko Widodo diisukan akan melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Pergantian menteri tersebut dilakukan di tengah rencana pengubahan nomenklatur negara dengan menambah dan melebur dua kementerian besar.
Direktur Eksekutif Para Syndicate, Ari Nurcahyo mengatakan, setidaknya ada tiga menteri Presiden Jokowi yang laik menjalani reshuffle. Pertama, adalah Kepala Staf Presiden yaitu Moeldoko yang dinilai banyak membuat gaduh belakangan ini.
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Siapa yang berhak menentukan susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Kapan Prabowo dikabarkan akan menambah jumlah Kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Kenapa Kementerian BUMN melakukan restrukturisasi? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
"Perlu dievaluasi kepala KSP, Moeldoko karena membuat gaduh publik. Ramai dengan proses terkait KLB dan partai demokrat sehingga sekarang partai Demokrat ada dua kubu. Kubu AHY dan Moeldoko. Nama Jokowi cukup dibawa-bawa," ujarnya, Jakarta, Jumat (16/4).
Kondisi ini, kata Ari, bukan tidak mungkin membuat posisi Moeldoko bisa dievaluasi oleh Presiden Jokowi. "Ketika Presiden merasa tidak nyaman dengan manuver di luar posisi beliau, posisi Moeldoko bisa jadi diganti atau dirotasi," jelasnya.
Menteri Lainnya
Selanjutnya adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Budi Karya Sumadi memiliki kondisi kesehatan yang dinilai mulai menurun. Selain alasan personal ini, regulasi atau wacana mudik selama pandemi menjadi alasan lain.
"Kedua, ekspansi bisa mengenai Menteri Perhubungan muncul saran diganti atau dirotasi. Pertama alasan kesehatan. Beliau tampil ke publik sudah sakit dan berat, tapi itu alasan personal. Lalu kita lihat bagaimana kinerja Kemenhub terkait regulasi transportasi selama masa pandemi," jelas Ari.
"Lebaran tahun lalu di tengah pandemi ada wacana lockdown namun justru bandara yang pertama kali dibuka. Kemudian larangan mudik saat ini, sebelum Presiden memutuskan bahwa mudik dilarang, seminggu sebelumnya Kemenhub mewacanakan mudik itu boleh tapi dengan catatan belum diputuskan ini seperti tak ada koordinasi," sambungnya.
Ketiga adalah Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar. "Saya lihat, mungkin karena pandemi, selain isu bantuan desa tidak kelihatan kinerjanya sehingga bisa diganti ke kementerian lain. Kalau dirotasi posisinya diganti Teten Masduki karena dekat dengan masyarakat desa," tandasnya.
(mdk/bim)