Tiga tahun Jokowi-JK, pembangunan infrastruktur dinilai sudah tepat sasaran
Hal yang perlu diperhatikan pemerintah Jokowi adalah mengaitkan pembangunan infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi di daerah. Pembangunan infrastruktur belum memberi manfaat ekonomi ke daerah setempat.
Pengamat transportasi, Danang Pareksit menilai, pembangunan infrastruktur di tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK sudah tepat sasaran. Namun, yang masih ketinggalan yaitu mengaitkan pembangunan infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi di daerah. Pembangunan infrastruktur belum memberi manfaat ekonomi ke daerah setempat.
"Kita sudah punya dana desa banyak yang dikucurkan, tetapi misalnya begini, bagaimana ekonomi desa bergerak karena pembangunan infrastruktur yang demikian banyak. Kalau kita sudah ada jalan tol yang dibangun, Tol Sumatera, Tol Jawa apakah desa-desa di Jawa juga diberi insentif cukup untuk bisa memanfaatkan jalan-jalan tol tersebut," katanya, di gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta, Senin (6/11).
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Mengapa pembangunan IKN penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia? “Ibu Kota Nusantara diharapkan menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, mendukung transformasi ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045,” jelas Teni dalam sebuah sosialisasi.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Bagaimana Pramono Anung berencana untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Jakarta? "Itulah yang kita perbaiki, jadi kita memperbaiki dari hal kecil, yang baik-baik yang sudah dilakukan oleh para gubernur. Jadi tujuan saya adalah mempersatukan peninggalan para gubernur yang baik-baik ini," ucap dia.
-
Bagaimana Indonesia membangun konektivitas regional dalam mewujudkan transportasi berkelanjutan? Sebagai bagian dari komitmen ASEAN, Pemerintah Indonesia berusaha membangun konektivitas regional dan telah melibatkan diri dalam inisiatif seperti Indonesia-MalaysiaThailand Golden Triangle (IMT-GT) yang memiliki 36 proyek konektivitas senilai lebih dari USD 57 miliar.
Lanjutnya, persoalan lain datang dari sisi pembiayaan. Di mana pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak memungkinkan dibiayai oleh BUMN atau dalam negeri. Melainkan dibiayai oleh luar negeri.
"Dari sisi pembiayaan, pembiayaan kita itu tidak memungkinkan dibiayai oleh BUMN atau dibiayai oleh dalam negeri. Jadi pilihannya adalah pembiayaan oleh luar negeri," ujarnya.
Meski begitu, menurut dia, peran BUMN terhadap pembangunan infrastruktur sangat berlebihan. Pemerintah hampir tidak punya waktu untuk melakukan tender di swasta sehingga semua ditugaskan kepada BUMN.
"Memang di sisi lain itu bisa, tapi harapan saya di jangka panjang BUMN akan melepaskan peran ini dan pelan- pelan akan diberikan kepada swasta," tandasnya.
Baca juga:
Program padat karya Presiden Jokowi fokus pada desa di 100 kabupaten
Cara bos Bappenas rayu swasta dalam pembangunan proyek infrastruktur
KemenPU-PR punya proyek jenis padat karya Rp 11,2 T bangun desa
5 Fakta baru soal Tol Becakayu sempat mangkrak 20 tahun & telah diresmikan Jokowi
Cerita Menteri Basuki, kaget ada tol 4 kali digroundbreaking tak juga jadi