Wapres JK: Butuh banyak investasi untuk tingkatkan perekonomian RI
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan Indonesia masih memerlukan banyak investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, baik investasi dalam negeri maupun luar negeri. Mengingat, pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2017 baru mencapai 5,06 persen.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan Indonesia masih memerlukan banyak investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, baik investasi dalam negeri maupun luar negeri. Mengingat, pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2017 baru mencapai 5,06 persen.
"Perlu banyak investasi untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi. Berarti investasi kita perlu diangkat lebih banyak lagi, dan ekspor juga harus lebih tinggi," kata JK seperti dikutip Antara, Selasa (7/11).
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Apa yang diungkapkan Jusuf Kalla mengenai pembelian alutsista bekas? Pemerintah membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas dengan harga murah bukan terjadi saat ini saja. Hal tersebut dinungkapkan langsung Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) yang pernah berpasangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Pemerintah Beli Alutsista Bekas Umur 25 Tahun Harganya Rp1 Triliun kata JK dikutip dari Antara, Kamis (11/1) "Saya kira pemerintah 'kan tidak satu kali ini beli bekas (alutsista bekas), tetapi selalu murah. Murah sekali barang bekas itu sebetulnya, apalagi kalau sudah tua,"
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Apa yang dikritik oleh Jusuf Kalla terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Siapa yang Jusuf Kalla kritik terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan tersebut didorong oleh semua komponen, salah satunya kinerja ekspor. Di mana pertumbuhan tertinggi secara tahunan dicapai oleh komponen ekspor barang dan jasa sebesar 17,27 persen (yoy).
Sementara ekspor nonmigas tumbuh 20,51 persen (yoy) dengan komoditas utamanya adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sedangkan ekspor migas tercatat tumbuh 3,20 persen (yoy).
Ekspor jasa tercatat juga tumbuh 12,40 persen seiring dengan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia dan juga penerimaan devisa yang masuk dari pariwisata.
"Kinerja ekspor harus lebih tinggi, karena APBN sudah maksimum. Tinggal bagaimana APBN memberi stimulan pada pertumbuhan lainnya," imbuhnya.
Peningkatan kinerja ekspor tersebut salah satunya dengan mendorong untuk segera diselesaikannya sebanyak 16 perundingan internasional.
Beberapa perundingan tersebut antara lain adalah Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) dan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).
"Saya sudah memanggil Menteri Perdagangan untuk mempercepat perundingan yang berdampak besar," pungkasnya.
Baca juga:
Bos BPS akui belanja pemerintah berkontribusi kecil terhadap pertumbuhan ekonomi
Saran KEIN agar ekonomi Indonesia terus tumbuh tinggi
Alasan pertumbuhan ekonomi kuartal III-2017 sebesar 5,06 persen versi Bos Bappenas
Bos BPS: 80 Persen ekonomi Indonesia disumbang Pulau Sumatera & Jawa
BPS sebut pertumbuhan ekonomi RI dipacu perbaikan ekonomi global
BPS catat pertumbuhan ekonomi triwulan III 2017 sebesar 5,06 persen
Bos Bappenas optimis pertumbuhan ekonomi Riau bisa lebih tinggi