Wapres JK: Di pedesaan, listrik menjadi sebuah kemewahan
Wapres JK menyebut, di pedesaan, listrik menjadi sebuah kemewahan. Menurutnya, saat ini penggunaan listrik merupakan kebutuhan keempat terpenting setelah sandang, pangan dan papan. Bahkan, kehidupan manusia tidak terlepas dari penggunaan listrik.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membuka acara Seminar Hari Listrik Nasional, sebagai peringatan Hari Listrik Nasional ke-71 Tahun 2016. Ajang ini berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta.
Dalam sambutannya, Wapres JK bercerita sejarah ketenagalistrikan di Indonesia yang mengalami pasang surut. "Di mana 50 tahun listrik umumnya di perkotaan, di pedesaan listrik menjadi sebuah kemewahan. Tapi sekarang sudah berubah sesuai zaman," ujar Wapres JK di Jakarta, Rabu (28/9).
Menurutnya, saat ini penggunaan listrik merupakan kebutuhan keempat terpenting setelah sandang, pangan dan papan. Bahkan, kehidupan manusia tidak terlepas dari penggunaan listrik.
"Saya kira listrik kebutuhan dasar manusia di Indonesia. Mau mendapatkan komunikasi, informasi, membaca hingga sektor industri butuhkan listrik untuk itu listrik merupakan kebutuhan dasar keempat," ungkapnya.
Turut hadir dalam acara tersebut, diantaranya adalah Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto serta Direktur Utama PLN Sofyan Basir.
Seminar yang diselenggarakan mengangkat beberapa isu khusus, seperti regulasi bidang kelistrikan, model bisnis, teknologi serta beberapa topik lainnya. Sementara pameran diikuti oleh para perusahaan di bidang kelistrikan.
Baca juga:
Menperin: Infrastruktur industri RI kalah jauh ketimbang Thailand
1.205 Desa di NTT belum nikmati listrik
Perusahaan ini ajak pemulung dan warga kelola sampah jadi listrik
Bos PLN: 10.000 MW akan disimpan sambil tunggu ekonomi RI membaik
DPR: pemerintah tak perlu gengsi jika 35.000 MW tak terealisasi
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.