Wapres JK: Kita masih kaji nilai divestasi saham Freeport
PT Freeport Indonesia sendiri membanderol 10,64 persen sahamnya senilai USD 1,7 miliar atau sekitar Rp 23,6 triliun.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pemerintah tengah mengkaji nilai yang sebenarnya untuk 10,64 persen saham yang ditawarkan PT Freeport Indonesia kepada pemerintah Indonesia.
PT Freeport Indonesia sendiri membanderol 10,64 persen sahamnya senilai USD 1,7 miliar atau sekitar Rp 23,6 triliun.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
"Ya tentu sedang dikaji kan. Karena bukan uang kecil. Kalau uangnya hanya sejuta, dua juta langsung saja. Inikan triliunan jadi sedang di kaji," tutur JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (15/1).
JK mengaku belum mendapat laporan terkini dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai nilai saham Freeport tersebut. "Enggak, belum, belum. Kita juga baru awal kan," ucap JK.
"Pemerintah lagi mengkaji appraisalnya, nilai yang benarnya berapa," imbuh JK.
Sebelumnya, Kementerian ESDM telah menerima surat penawaran saham dari PT. Freeport. Dalam penawaran tersebut, perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini mengajukan tawaran saham 10,64 persen sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 77 tahun 2014.
"Mereka menawarkan 10,64 persen dan tentunya dalam pengeluaran tersebut yang 100 persen USD 16,2 miliar, kemudian yang 10,64 persen jadi USD 1,7 miliar atau Rp 23,6 triliun. Setelah menyampaikan tawarannya tugas pemerintah melakukan evaluasi, nanti kita akan membahas dengan tim lintas kementerian," ujar Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba), Bambang Gatot dalam konferensi pers di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (14/1).
Nantinya, kata dia, penawaran 10,46 persen akan dievaluasi pemerintah. Untuk itu, pihaknya akan menunjuk independent value atau tim lintas kementerian guna mengevaluasi saham yang ditawarkan.
(mdk/idr)