Wapres JK sebut penerapan teknologi jadi solusi perbaikan sektor perkebunan
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan tantangan yang dihadapi pemerintah di sektor perkebunan masih banyak. Salah satunya pemerintah yang masih terus impor hasil perkebunan. Hal tersebut disebabkan kebutuhan konsumsi masyarakat yang terus meningkat, namun lahan perkebunan di Indonesia terus berkurang.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan tantangan yang dihadapi pemerintah di sektor perkebunan masih banyak. Salah satunya pemerintah yang masih terus impor hasil perkebunan.
Menurutnya, Hal tersebut disebabkan kebutuhan konsumsi masyarakat akan hasil perkebunan yang terus meningkat. Sayangnya, lahan perkebunan di Indonesia terus berkurang sehingga tidak mampu menyeimbangi peningkatan ini.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Mengapa Jusuf Kalla bingung dengan penetapan Karen Agustiawan sebagai terdakwa? Saya juga bingung kenapa dia jadi terdakwa, bingung karena dia menjalankan tugasnya," kata JK.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
"Tantangan kita sekarang dengan konsumen yang naik terus. Tapi di lain pihak, lahan berkurang, karena lingkungan hidup. Iklim berubah," kata JK di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (18/10).
Dia menambahkan, salah satu solusi untuk menghadapi masalah ini adalah dengan perbaikan teknologi dan perbaikan logistik. Dengan adanya perbaikan tersebut, diharapkan bisa meningkatkan produksi perkebunan di tengah jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat.
"Buktinya, produksi perkebunan rakyat sawit itu hanya 2 ton, sedangkan perkebunan besar bisa 5 ton. Artinya harus mendorong rakyat ini. Supaya bisa dapat bibit yang bagus, sehingga bisa naik 7 hingga 8 ton per hektar," imbuhnya.
Meski demikian, JK menilai tidak perlu adanya subsidi benih untuk meningkatkan sektor perkebunan RI. Sebab, perbaikan sektor perkebunan ini bisa dilakukan oleh rakyat, tidak harus dilakukan oleh pemerintah.
"Itu kan riset itu bisa gabung-gabung. Tidak perlu anggaran pemerintah banyak. Tidak perlu semuanya pemerintah. Kalau beras, jagung, ya perlu pemerintah. Kedelai pemerintah. Tapi perkebunan tidak," pungkasnya.
Baca juga:
Wapres JK pesan pengusaha optimalkan kebiasaan 'ngopi' penduduk Indonesia
Rupiah bergerak stagnan di level Rp 13.500-an per USD
Wapres JK tekankan teknologi adalah kunci wujudkan mimpi swasembada
Harga minyak dunia stabil di tengah gejolak di Timur Tengah
Luhut klaim pembangunan jalan tol paling banyak dilakukan di pemerintahan Jokowi-JK
Di pertemuan IMF-Bank Dunia, OJK beri dukungan program global anti-serangan siber
Presiden Jokowi tantang pesantren mampu kembangkan bisnis