Wapres JK: Ubah Rp 1.000 jadi Rp 1 untuk efisiensi, tidak ubah nilai
JK menjelaskan, redenominasi ini tidak mempengaruhi nilai instrinsik meskipun nominal uangnya berubah. Redenominasi, lanjut dia, sudah diterapkan banyak negara asing dan berhasil mengefisiensi administrasi keuangan.
Pemerintah Jokowi-JK berencana akan melakukan redenominasi mata uang Rupiah atau mengubah Rp 1.000 jadi Rp 1. Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan, ini dilakukan guna mengefisiensi proses administrasi keuangan.
"Ini efisiensi saja, kan tidak mengubah nilai," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (25/7).
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Kenapa Jusuf Kalla menilai pembelian alutsista bekas dengan harga Rp1 Triliun tidak layak? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.
JK menjelaskan, redenominasi ini tidak mempengaruhi nilai instrinsik meskipun nominal uangnya berubah. Redenominasi, lanjut dia, sudah diterapkan banyak negara asing dan berhasil mengefisiensi administrasi keuangan.
"Itu banyak negara yang sudah menjalankan itu. Seperti Turki, dan sebagainya yang berhasil," tutupnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, mengatakan penyederhanaan nilai Rupiah atau redenominasi membutuhkan waktu total tujuh tahun hingga efektif. Dia memperkirakan pembahasan rancangan undang-undang (RUU) saja setidaknya butuh waktu pengesahan dua tahun.
"Mulai dari pedagang kecil bisa menggunakan Rupiah lama dan baru. Nanti lama-lama Rupiah baru ditarik sedikit demi sedikit dan diluncurkan uang baru dengan jumlah yang berimbang. Totalnya kita transisi bisa 6 sampai 7 tahun," tuturnya saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Minggu (23/7).
Pemerintah saat ini belum memiliki keputusan usulan apakah akan mengurangi empat atau tiga angka. "Kalau 3 (0), satu Dolar yaitu 13,3 Rupiah," katanya.
Menko Darmin menegaskan pelaksanaan redenominasi juga tidak bisa sembarangan. Selain butuh waktu yang tidak sebentar, redenominasi juga butuh kestabilan inflasi. "Pada transisi, inflasi tidak boleh sampai naik karena itu berpengaruh ke Rupiah. 3,4 persen itu sudah aman, jangan sampai naik lagi," tambahnya.
Menko Darmin juga mengatakan bahwa tidak akan ada anggaran khusus untuk redenominasi. "Tidak ada anggaran khusus, sama saja seperti mengeluarkan uang," pungkasnya.
Baca juga:
Bos BEI soal redenominasi: Seharusnya pemerintah lakukan diam-diam
Misbakhun dukung ubah Rp 1.000 jadi Rp 1, ini alasannya
Pemerintah sebut redenominasi butuh waktu realisasi 7 tahun
Bos BI harap aturan ubah Rp 1.000 ke Rp 1 dapat restu Jokowi
Pemerintah bentuk tim rumuskan aturan ubah Rp 1.000 ke Rp 1