Hamas bantah jalankan pemerintah bayangan di Gaza

Merdeka.com - Pemimpin Hamas kini di pengasingan Khalid Misyaal kemarin membantah gerakan Islam pimpinannya itu menjalankan "pemerintah bayangan" di Gaza seperti yang dituduhkan Presiden Palestina Mahmud Abbas.

Misyaal menyatakan hal itu di ibu kota Tunisia beberapa hari setelah Abbas mengancam akan memutuskan perjanjian persatuan dengan Hamas, dan mengatakan pihaknya tidak mengizinkan pemerintahan beroperasi di Jalur Gaza, seperti dilansir stasiun televisi Al Arabiya, Sabtu (13/9).

"Ada pemerintah persatuan nasional, pembicaraan tentang pemerintah paralel benar-benar melawan kenyataan," kata Misyaal usai bertemu dengan Presiden Tunisia Moncef Marzouki.

Dia mengatakan kementerian pemerintah masih "beroperasi secara normal" di Gaza bahkan jika "Pemerintah tidak hadir dari" daerah kantong pantai dan mendesak kabinet untuk hadir.

"Kami menyambut baik pemerintah persatuan nasional untuk bekerja di Gaza, untuk mengambil alih titik persimpangan dan menganggap semua tanggung jawabnya sesuai dengan apa yang kita disepakati," ujar dia.

Pada bulan April, Hamas setuju untuk bekerja dengan para pesaingnya dalam gerakan Fatah pimpinan Abbas untuk membentuk pemerintah konsensus interim teknokrat yang akan bekerja menuju pemilihan umum nasional yang telah lama tertunda.

Kesepakatan itu berusaha untuk mengakhiri tahun pahit dan kadang-kadang berdarah dari persaingan antara Hamas dan Fatah, partai yang mendominasi Otoritas Palestina yang berbasis di Tepi Barat.

Kabinet baru telah mulai bekerja sejak 2 Juni, di mana pemerintah Hamas di Gaza secara resmi mengundurkan diri pada hari yang sama.

Tapi minggu lalu Abbas menuduh Hamas menjalankan pemerintahan paralel di Gaza.

"Kami tidak akan menerima kemitraan dengan mereka jika situasi terus seperti ini di Gaza, di mana ada pemerintah bayangan menjalankan wilayah ini," katanya.

"Pemerintah konsensus nasional tidak dapat berbuat apa-apa di lapangan," lanjut dia.

Pada hari Senin Hamas menuduh Abbas mencoba untuk menyabot kesepakatan persatuan.

Perselisihan itu meletus setelah gencatan senjata terbuka mulai berlaku di Gaza pada tanggal 26 Agustus, mengakhiri konflik 50 hari antara Hamas dan Israel.

Pembicaraan antara kedua pihak adalah akan dilanjutkan di Mesir akhir bulan ini untuk mengonsolidasikan gencatan senjata.

Wakil pemimpin Hamas yang diasingkan Mussa Abu Marzuq dua hari lalu mengatakan kelompok itu bisa dipaksa untuk bernegosiasi langsung dengan Israel - sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

Tapi Misyaal mengatakan hal ini tidak akan terjadi.

"Negosiasi langsung dengan penjajah Israel tidak ada dalam agenda Hamas, jika negosiasi diperlukan maka itu harus langsung," kata dia. (mdk/fas)