Seorang wanita bersama anaknya menunjukkan foto korban kekerasan penggusuran Waduk Pluit saat mendatangi kantor Komnas Ham di Jalan Latuharhary, Jakarta, Selasa (27/8). Warga Waduk Pluit mengadukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ke Polda Metro Jaya terkait tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Satpol PP saat pembongkaran pemukiman pada 22 Agustus 2013 lalu.
Alami kekerasan, Warga Waduk Pluit laporkan Jokowi ke Komnas HAM
Relokasi Warga Waduk Pluit
Warga juga memperlihatkan surat tanda lapor kepolisian Polda Metro Jaya saat mendatangi kantor Komnas Ham di Jalan Latuharhary, Jakarta, Selasa (27/8).
Salah satu warga memperlihatkan surat tanda lapor kepolisian Polda Metro Jaya saat mendatangi kantor Komnas Ham di Jalan Latuharhary, Jakarta, Selasa (27/8).
Seorang anak memegang foto kekerasan pada penggusuran Waduk Pluit beberapa hari lalu.
Warga yang merupakan korban penggusuran Waduk Pluit memperlihatkan surat tanda lapor kepolisian Polda Metro Jaya saat mendatangi kantor Komnas Ham di Jalan Latuharhary, Jakarta, Selasa (27/8).
Jokowi tidak memenuhi undangan Pemprov Jakarta dalam acara perayaan malam tahun baru 2025 di Balai Kota Jakarta.
Baca SelengkapnyaMenteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan (BG) menilai, Jokowi salah satu putra terbaik Indonesia.
Baca SelengkapnyaOCCRP mengumumkan Presiden RI ke-7 Jokowi dalam daftar finalis tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan saat ini banyak mendapat tuduhan, fitnah, framing jahat tanpa adanya bukti
Baca SelengkapnyaFernando mengungkapkan keprihatinannya terkait cara OCCRP menyusun penilaian terhadap Jokowi.
Baca SelengkapnyaSebuah publikasi di situs resmi OCCRP mengungkapkan bahwa selain Jokowi, terdapat sejumlah pemimpin negara lainnya terlibat kejahatan terorganisir dan korupsi.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, penilaian yang dilakukan oleh Organize Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) perlu diselidiki lebih lanjut.
Baca SelengkapnyaSambil tertawa, Jokowi justru bertanya balik korupsi yang sudah dilakukan
Baca SelengkapnyaPerbuatan OCCRP menominasikan Jokowi dalam daftar tokoh korup itu, dinilai menghina kedaulatan bangsa Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi menyampaikan rasa syukur atas perjalanan yang telah dilalui selama tahun 2024.
Baca SelengkapnyaSekjen Projo Handoko menyatakan penilian OCCRP itu sangat keliru.
Baca SelengkapnyaJadi, lanjut Andy, secara metodologis, publikasi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Baca Selengkapnya