Anggota DPRD DKI Usul Ada Sanksi Bagi Penimbun Obat di Revisi Perda Penanganan Covid

Merdeka.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Taufik Zoelkifli meminta ada aturan sanksi dalam revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanganan Covid-19, bagi penimbun obat-obatan atau benda yang dibutuhkan saat penanganan Covid.

Zoelkifli berpendapat aturan tentang sanksi bagi penimbun obat-obatan ataupun fasilitas kesehatan yang dibutuhkan oleh pasien Covid belum dimuat dalam Perda. Sementara, di tengah lonjakan kasus, tidak sedikit beberapa pihak mengambil keuntungan di kondisi genting.

"Saya minta supaya dalam Perda ini juga dimasukan sanksi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang atau pelaku usaha yang menghalang-halangi atau menimbun barang-barang yang diperlukan untuk penyembuhan Covid supaya lebih komprehensif," ucap Zoelkifli dalam rapat paripurna di Gedung DPRD, Rabu (21/7).

Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyampaikan usulan revisi dilakukan karena belum adanya efek jera terhadap warga yang terus melakukan pelanggaran.

"Dalam pelaksanaannya baik ketentuan mengenai sanksi administratif maupun sanksi pidana belum efektif memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan penanggulangan Covid-19," ucap Riza di gedung DPRD.

Politikus Gerindra itu menuturkan, perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2020 sangat perlu dan mendesak mengingat pandemi Covid-19 telah menyebabkan kondisi darurat dan berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, sosial, ekonomi, dan pelayanan publik di Jakarta.

Bahkan, imbuhnya, dari revisi Perda ini, penambahan ketentuan pidana merupakan materi paling krusial. Sifat dari ketentuan pidana dalam revisi ini yakni ultimum remedium, yang artinya satu ketentuan pidana setiap orang yang mengulangi perbuatan.

"Frasa pengulangan di setiap ketentuan pidana yang telah disampaikan merupakan bentuk konkret dari prinsip ultimum remedium," ucapnya.

Berdasarkan draft pasal yang mengatur tentang pidana yaitu Pasal 32A dan 32B, berikut bunyi dari pasal tersebut;

Pasal 32A

(1) Setiap orang yang mengulangi perbuatan tidak menggunakan Masker setelah dikenakan sanksi berupa kerja sosial atau denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(2) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran/tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata yang mengulangi perbuatan pelanggaran protokol pencegahan Covid-19 setelah dikenakan sanksi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (4) huruf f, dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab transportasi umum, termasuk perusahaan aplikasi transportasi daring yang mengulangi perbuatan pelanggaran protokol pencegahan Covid-19 setelah dikenakan sanksi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (5) huruf c, dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(4) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran yang mengulangi perbuatan pelanggaran protokol pencegahan COVID-19 setelah dikenakan sanksi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (3) huruf f, dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).