Anies Bakal Copot Pejabat Pasang Tarif Perombakan Lurah dan Camat
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, akan mencopot pejabat Pemprov DKI Jakarta bila terbukti terlibat dalam jual beli jabatan lurah dan camat. Dia menyebut tindakan seperti itu bentuk penyuapan untuk mendapatkan kedudukan.
"Kalau dia tidak lapor dan kemudian hari ketahuan, langsung saya copot. Karena berarti itu penyuapan," kata Anies di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (28/2).
Anies meminta pejabat dimintakan uang melaporkannya sehingga dapat diusut secara jelas.
-
Apa yang disinggung Anies Baswedan? Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Anies Baswedan berjanji akan meminta apa dari ketua KPK? 'Karena itu kemarin kami sampaikan, kalau kami bertugas, maka siapapun yang terpilih menjadi komisioner KPK, harus tanda tangan pernyataan, mentaati seluruh kode etik, bila melanggar kode etik maka mengundurkan diri. Bila komisioner KPK, maka harus menandatangani komitmen itu, bila melanggar kode etik maka mengundurkan diri,' ujarnya.
-
Apa nama lengkap Anies Baswedan? Anies Baswedan, dengan nama lengkap Anies Rasyid Baswedan, merupakan salah satu kandidat presiden untuk tahun 2024, dilahirkan di Kuningan pada tanggal 7 Mei 1969.
-
Kenapa Anies Baswedan menyerahkan keputusan hak angket ke pimpinan partai? Sementara, Anies Baswedan mengatakan menyerahkan keputusan terkait hak angket kepada pimpinan partai politik.
-
Kenapa Anies Baswedan jadi menteri? Kesungguhannya dalam memajukan sektor pendidikan terwujud ketika Jokowi memilihnya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabinet Kerja periode 2014-2019.
-
Apa yang Anies Baswedan katakan di video yang beredar? 'Dengan kekalahan saya pada pemilu presiden yang lalu, saya memutuskan untuk menjadi gamer,' Anies terlihat mengatakan hal itu dalam sebuah video yang beredar.'Untuk itu saya akan memperkenalkan gim yang saya mainkan, Honor of Kings.'
"Kalau dia lapor, berarti dia korban pemerasan. Kalau korban pemerasan, maka kita akan usut," jelasnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah, memastikan tidak ada jual beli jabatan di Pemprov DKI. Sebab, Saefullah merupakan Ketua Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjab) yang memproses pengangkatan, mutasi ataupun demosi pejabat DKI.
"Saya jamin sama sekali tidak ada permainan uang," kata Saefullah di Senayan, Jakarta Pusat.
Sebelumnya, penasihat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas mengaku pihaknya menerima keluhan adanya tarif untuk perombakan jabatan lurah dan camat di Pemprov DKI Jakarta.
Rotasi 1.125 pejabat eselon II, III dan IV Pemprov DKI dilaksanakan di lapangan Balaikota, Jakarta Pusat pada Senin, 25 Februari 2019.
"Info di bawah begitu, banyak keluhan dari lurah (soal tarif)," kata Hasbiallah saat dihubungi.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menggelar acara DESAK ANIES di Lampung, Kamis, 7 Desember 2023.
Baca SelengkapnyaPenonaktifan AR untuk mempermudah pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap yang bersangkutan beserta seluruh jajaran di Kantor Camat Nanggalo.
Baca SelengkapnyaAnies menyebut banyak pengusaha yang berinteraksi dan membantunya mengalami pemeriksaan.
Baca SelengkapnyaSeluruh PNS diminta bersikap netral menghadapi Pemilu 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaPejabat bersangkutan pun mengakui telah menerima sejumlah fee.
Baca SelengkapnyaHal ini disampaikan Anies usai menghadiri kegiatan dialog tiga capres bersama Kadin di Djakarta Theater, Jakarta, Kamis (11/1) malam.
Baca SelengkapnyaPekan depan akan diumumkan sanksi untuk atasan yang paksa PSSU utang ke Pinjol.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan membeberkan jurus memberantas korupsi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaAndi Rian menjelaskan pencopotan AKP EG setelah mendapatkan laporan terkait praktik judi sabung ayam
Baca Selengkapnya"Banyak tugas menempel pada satu orang dan itu meningkatkan inefisiensi dan potensi conflict of interest," tegasnya.
Baca SelengkapnyaAnies bicara bagaimana korupsi terjadi. Kasus-kasus yang ditangani KPK kebanyakan karena didorong oleh keserakahan.
Baca SelengkapnyaMenteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mencopot 3 orang anak buahnya yang terbukti melanggar hukum.
Baca Selengkapnya