Anies-Sandi diminta audit PD Dharma Jaya

Merdeka.com - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno diminta melakukan audit keuangan terhadap PD Dharma Jaya. Pada APBD 2016 BUMD DKI itu diberikan dana segar Penyertaan Modal Daerah (PMD) Rp 98 miliar. Namun, pemasukan untuk kas daerah hanya Rp 1,3 miliar.

Wakil Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Muhamad Taufik meminta, Anies-Sandiaga tak perlu menghalangi rencana mundurnya Dirut PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati. Tetapi, dia harus berikan data keuangan dan laba keuntungan sebelum mundur.

"Silakan saja mundur. Audit keuangan harus tetap dijalankan," katanya saat dihubungi, Sabtu (17/3).

Wakil Ketua DPRD DKI ini menjelaskan, penggunaan uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Bahkan, dia mengaku, akan koordinasi dengan pimpinan dewan untuk meminta ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit keuangan sejak 2013-2017.

"Selain BPK, Anies juga bisa minta audit independen dan tidak terkait kepentingan internal perusahaan," tegasnya.

Taufik menegaskan, seharusnya kucuran PMD bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan laba perusahaan, sekaligus memberikan pelayanan. Namun, anggaran segar tersebut. "Sudah betul mundur. Jangan, dihalangi. Tapi, audit tetap dilakukan. Saya tak akan jelaskan politik praktis. Tetapi, saat Pilgub 2017 warga Jakarta tau, bagaimana Dharma Jaya berikan daging," ujarnya.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI itu menyarankan, Anies segera membenahi PD Dharma Jaya karena jika rakyat Jakarta dapat menikmati daging segar dengan harga murah, mereka tentu akan bahagia. Menurutnya, filosofi Dharma Jaya adalah non komersial, bukan profit oriented.

"Mau mundur jangan ribet deh. Pakai, curhat bandingkan dengan gubernur sebelumnya," jelasnya.

Bahkan, Taufik menegaskan, ada pergeseran peran dan fungsi perusahaan plat merah itu. Antara lain, dilakukan dengan cara mengenakan retribusi kepada himpunan pengusaha daging yang hendak menyembelih sapinya di Dharma Jaya dan menaruh sapinya di kandang milik BUMD itu.

Retribusi itu, kabarnya, dikenakan sebagai biaya sewa penggunaan kandang dengan kisaran Rp 300.000 hingga Rp750.000/ekor/malam. "Biaya inilah yang membuat harga daging yang dipotong di Dharma Jaya menjadi lebih mahal ketika dilepas ke pasaran. Jangan, main buka-bukaan deh. Kami, akan minta audit pokoknya," tegas Taufik.

Dia mempertanyakan, bagaimana kejelasan kerja sama dengan Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur. "Belum jelas itu, sampai sekarang. PMD sudah cair pada 2016. Apakah, Dharma Jaya jual daging segar? Tidak. Selama ini daging beku atau tak segar. Jangan, hanya klaim ada daging segar," tandasnya. (mdk/fik)