Dirut MRT Jakarta Kembali Diganti, Ada Apa?

Merdeka.com - Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) M Aprindy resmi diganti pada Rabu (26/10). Padahal, ia baru dilantik Anies Baswedan pada 22 Juli 2022 atau setara dengan tiga bulan masa jabatan.

Kini, posisi direktur utama dijabat oleh Tuhiyat yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT MITJ. Pemberhentian Aprindy diputuskan melalui keputusan para pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham (RUPS) yang ditandatangani pada Selasa (25/10).

Dalam keterangan resminya, Pelaksana tugas (Plt) Kepala BP BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani mengatakan, pergantian ini dilakukan untuk melakukan penyegaran dalam jajaran pengurus MRT dan membantu koordinasi dengan berbagai stakeholders dalam rangka pemenuhan pendanaan proyek pembangunan, khususnya pembiayaan fase 2 dan fase berikutnya dalam waktu dekat.

“Penggantian Direktur Utama telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Semoga Direktur Utama yang baru mampu melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab,” kata Fitria.

Meskipun demikian, Fitria menegaskan bahwa pencopotan Aprindy bukan karena kinerjanya yang buruk. Sebab, beberapa target sudah berhasil dicapai oleh Aprindy.

“Kinerja jajaran direksi PT MRT Jakarta (Perseroda) sejauh ini menunjukkan progres dan capaian yang baik, di antaranya ridership meningkat sampai dengan triwulan III 2022 dibandingkan dengan total penumpang tahun 2021, sudah mengalami kenaikan sebanyak 80,9 persen yang bangkit dari dampak pandemi Covid-19. (Kemudian, terdapat) integrasi transportasi (pada) halte CSW dan Stasiun ASEAN, dukungan infrastruktur pada Kawasan Berorientasi Transit (KBT) di Simpang temu Lebak Bulus, Dukuh Atas, dan Taman Martha Tiahahu, dan sebagainya,” jelas Fitria.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Syarif mengatakan, pergantian direktur ini seperti permainan bola. Adapun Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah kapten tim sepak bola tersebut.

“Kalau saya boleh menganalogikan, ini seperti permainan bola. Kaptennya Pak Pj. Mungkin sudah waktunya dia ingin mengganti pemain supaya ini kecepatan (pembangunan)nya lebih baik. Enggak ada masalah. Kalau Pak Tuhiyat kemudian keluar dari ekspektasi DPRD atau Pj, segera dievaluasi, diganti, enggak ada masalah,” kata Syarif ketika dihubungi.

Syarif juga mengungkapkan, pemilihan Tuhiyat sebagai direktur berkaitan dengan rencana MRT untuk mengakuisisi saham PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).

“Salah satunya (dari pemilihan tersebut) ya, tapi enggak semua. Salah satunya saja, iya itu. Saya bisa mengatakan (akuisisi) salah satunya (alasan Tuhiyat dijadikan direktur utama),” kata Syarif.

Tidak hanya itu, Syarif menilai bahwa Heru mengingkan orang yang dapat bekerja cepat, khususnya dalam upaya mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh MRT.

“Yang paling penting itu integritas dan kompetensi cara berpikir, kecepatan orang berpikir. Itu kan sekarang challange-nya gede banget. Tadi nyebut, misal, KCI, challange-nya. Harus dibutuhkan orang-orang cepat, action, enggak banyak di belakang meja. Kita tahu lah keinginan, bahasa batinnya Pj, saya ngerti lah. Dia orangnya banyak action ya,” tambah Syarif.

Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin juga berpendapat yang sama. Menurutnya, pergantian direktur utama ini merupakan upaya Heru dalam menggantikan orang-orang kepercayaan gubernur sebelumnya, Anies Baswedan.

“Ya suka tidak suka, senang tidak senang, pergantian gubernur pasti akan ‘menyikat’ orang-orang Pak Anies itu di mana-mana. Di birokrasi pemerintah provinsi (Pemprov) pasti akan diganti, pasti akan ‘disikat’ oleh Pak Heru,” kata Ujang ketika dihubungi pada Rabu (26/10).

Menurut Ujang, hal tersebut merupakan sesuatu turun-temurun yang membuat pemerintahan menjadi buruk. Seharusnya, kompetensi seseorang membuatnya bertahan dalam jabatan tertentu.

“Itu ya jeleknya di kita. Ketika bukan orangnya, bukan kubunya, disikat, diganti. Ini yang membuat birokrasi kita tidak sehat. Tentu ini sesuatu yang kita kritisi. Sangat disayangkan ya, mestinya ya semua itu sistem yang berjalan. Sistem itu ketika orang bagus, kerjanya bagus, pertahankan,” tambah Ujang.

Lebih lanjut, Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Haris Muhammadun juga mengatakan bahwa pergantian direksi ini merupaka hak prerogatif Heru sebagai Pj Gubernur.

“Wah kalau itu, saya kira prerogratif Pj gubernur,” kata Haris ketika dihubungi, Rabu (26/10).

Meskipun demikian, dia berharap pergantian direktur ini dapat membawa dampak lebih positif pada moda transportasi MRT.

“DTKJ berharap, dengan pergantian Dirut MRT yang baru, beberapa PR MRT ke depan dapat diakselerasi. Beberapa hal tersebut adalah penyelesaian pembangunan MRT Fase 2A dan 2B sampai dengan Kota dan Ancol Barat, keberlanjutan proses integrasi transportasi dan tata ruang pada simpul-simpul MRT Jakarta, dan menjadikan MRT Jakarta sebagai percontohan fasilitas transportasi yang inklusif, khususnya bagi teman teman disabilitas,” ujar Haris.