Pramono-Rano Diyakini Bisa Atasi Banjir hingga Kriminalitas di Jakarta Utara
Pramono Anung dan Rano Karno resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2024-2029 pada Kamis (20/2).

Pramono Anung dan Rano Karno resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2024-2029 pada Kamis (20/2). Pelantikan ini mendapat sambutan dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR RI asal DKI Jakarta III, Ahmad Sahroni, yang menyampaikan ucapan selamat serta harapannya bagi kepemimpinan Pramono-Rano.
"Selamat bertugas untuk Mas Pramono dan Bang Rano Karno yang kini telah resmi menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Saya berharap keduanya dapat menjadi pemimpin yang mampu menyenangkan semua pihak, baik masyarakat Jakarta, DPRD sebagai legislatif, maupun pemerintah," ujar Sahroni dalam keterangannya, Senin (24/2).
Sahroni optimistis bahwa pengalaman panjang Pramono dan Rano di dunia pemerintahan akan membantu mereka menjalankan tugas dengan baik. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam membangun Jakarta.
Selain memberikan ucapan selamat, Sahroni turut menyoroti beberapa permasalahan krusial di wilayah Jakarta Utara, terutama banjir dan kriminalitas.
"Di Jakarta Utara, tantangan besar yang harus segera ditangani adalah banjir dan kriminalitas, seperti narkoba, pencurian, serta tawuran. Diperlukan inovasi dan langkah konkret untuk mengatasi kedua masalah ini. Banjir di wilayah utara bukan hanya disebabkan oleh curah hujan dan sistem drainase, tetapi juga dipengaruhi oleh kenaikan permukaan air laut," jelasnya.
Terkait masalah keamanan, Sahroni mengingatkan bahwa dalam kampanye, Pramono pernah menjanjikan pemasangan CCTV di berbagai wilayah guna meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, program ini harus segera direalisasikan dengan dukungan dari Polda Metro Jaya.
Di akhir keterangannya, Sahroni mengingatkan bahwa Jakarta memiliki karakteristik unik dibandingkan kota-kota lain di Indonesia. Keberagaman penduduk serta kompleksitas permasalahan sosial dan ekonomi menuntut pemimpin yang cepat beradaptasi.
"Jakarta sangat heterogen. Banyak pendatang dari luar pulau, pekerja dari kota-kota satelit, serta berbagai isu sosial dan ekonomi yang kompleks. Oleh karena itu, pemimpin Jakarta harus memiliki kemampuan adaptasi yang cepat agar dapat memahami dan menyelesaikan berbagai persoalan dengan efektif," tutupnya.