Proyek MRT Jalur Cikarang-Balaraja Mulai Dibangun 2024

Merdeka.com - Proyek MRT jalur East-West (Cikarang-Jakarta-Balaraja) direncanakan dibangun 2024. Sebagai bentuk keseriusan, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto.

"Transportasi berbasis kereta api yaitu MRT. Untuk siapa? Untuk semua. Saya menunjukkan kepada gubernur jawa barat ya sudah ini ke bapak. Supaya ini cepat kita komitmen di 2024 Insya Allah sudah mulai pembangunan," kata Heru Budi di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Jumat (17/2).

Heru menambahkan, pada pembangunan phase 1-stage 1 (Tomang-Medan Satria) ini diperpanjang agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas.

"Siapa yang bermanfaat? Tentunya Masyarakat. Dari Jakarta perbatasan Rorotan kami perpanjang yang sampai Medan Satria kurang lebih satu setengah kilo," ucapnya.

Heru menegaskan, pembangunan proyek MRT East-West ini menjadi bentuk komitmen antarpemerintah daerah. Heru ingin proyek ini dapat dituntaskan meski ke depan ada pergantian dan regenerasi kepemimpinan.

"Intinya kami menunjukkan inilah kita. Nanti masyarakat yang bersentuhan langsung dan ini harus dilanjutkan dengan komitmen-komitmen. Dan tentunya penerus-penerus kita. Itu inti ketemu kita hari ini. Pak Gubernur Jawa Barat makasih. Pak walikota bekasi makasih," jelas Heru.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK) menambahkan proyek MRT East-West (Cikarang-Jakarta-Balaraja) akan dikontrol Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Dalam hal ini pemerintah daerah, kata dia hanya sebagai inisiator dan pihak yang memastikan pembangunan berlangsung lancar.

"Ini kan berada dalam kendali dan arahan dari kemenhub, dirjen lalu lintas kereta api. Jadi, siapapun pemimpin daerah di dua wilayah akan ikut dalam semangat berkelanjutan yang dikontrol oleh pemerintah pusat, khususnya di dirjen lalu lintas dan perekeretapian," kata Ridwan Kamil.

Baik Pemprov DKI-Pemprov Jabar dan Pemkot Bekasi, sambung Ridwan Kamil, baru menyepakati perihal rute pembangunan. Sementara itu, terkait pembahasan lahan, penyediaan depo, hingga pendanaan masih dalam kajian mendalam kedua daerah.

"Ya kami baru menyepakati terkait rutenya mana. Kita bahas ada opsi-opsi kan. Karena dari perbatasan DKI ke bekasi ujungnya. Kota Bekasi harus menyediakan depo. Depo ini sedang dalam alternatif-alternatif mana yang paling memadai," terang Ridwan Kamil.

"Pendanaan juga sama sedang dibicarakan porsinya. Masing-masing dari pemerintah provinsi dan kota ini ada kontribusinya. Makanya belum bisa kami sampaikan. Karena masih dalam proses pemilihan," sambungnya.