Setelah tutup Alexis, Anies-Sandi diminta perhatikan nasib mantan pegawai

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengapresiasi langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno untuk menutup Hotel Alexis yang diduga melakukan praktik prostitusi. Namun, Pemprov DKI diminta memerhatikan nasib para pekerja di Hotel Alexis setelah dibubarkan.

"Misalnya waitress, penjaga parkir, koki, room service, dan mungkin masih banyak lagi yang harus kehilangan pekerjaan akibat ditutupnya hotel tersebut," kata Eddy saat dihubungi, Selasa (31/10).

Salah satu solusinya adalah membina para pegawai menjadi pengusaha sesuai program OK OCE atau program lain yang bisa mengakomodasi mereka. Sebab pihak manajemen Hotel Alexis menyebut akibat penutupan itu sekitar 1.000 pegawai terpaksa dirumahkan.

"Tentunya Pemprov DKI harus memiliki solusi terkait hal ini. Mereka yang kehilangan pekerjaan harus tetap mendapat perhatian. Mungkin salah satu solusinya dari program OK OCE agar mereka bisa hidup mandiri dan tetap bisa menghidupi keluarga mereka setelah Hotel Alexis ditutup," terangnya.

Eddy menuturkan, penutupan Hotel Alexis itu menunjukkan Anies-Sandi merealisasikan janji mereka saat kampanye dulu, yaitu tidak membangun Kota Jakarta hanya fisiknya saja namun juga membangun sumber daya manusianya.

"Jika tujuannya baik yaitu ingin menghilangkan salah satu penyakit masyarakat yaitu prostitusi kita harus apresiasi. Selain itu, dengan penutupan ini Pemprov DKI juga berperan aktif dalam memperbaiki moral warga, terutama anak muda di Jakarta," ujarnya.

Terpisah, Anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Kuswiyanto menuturkan, penutupan Hotel Alexis menunjukkan Anies-Sandi mendukung program Nawacita dan revolusi mental dari Presiden Joko Widodo.

"Itu menunjukkan bahwa gubernur wakil gubernur betul luar biasa. Itu benar-benar mengindahkan nawacita presiden untuk revolusi mental," tambahnya.

Kuswiyanto berharap Anies-Sandi juga menertibkan tempat-tempat prostitusi berkedok hotel yang serupa dengan Hotel Alexis. "Kalau lainnya seperti itu, sesuai dengan keadilan sosial, bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapat perlakuan yang sama," ucapnya.

Kuswiyanto menambahkan, pemerintah dan kepolisian harus tetap melakukan pengawasan terkait bisnis esek-esek di Ibu kota. "Harus ada pengawasan. Untuk pengawasan tentu pertama kepolisian, kemudian pemerintah," tukasnya. (mdk/fik)