Better experience in portrait mode.
Mencicipi Kue Tetu, Kuliner Buka Puasa Khas Palu

Mencicipi Kue Tetu, Kuliner Buka Puasa Khas Palu

Mencicipi Kue Tetu, Kuliner Buka Puasa Khas Warga Kota Palu

Kue Tetu merupakan kudapan berbahan dasar tepung terigu dan santan kelapa yang menjadi favorit saat berbuka puasa di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kue ini memiliki aroma wangi yang menggugah selera karena terbuat dari daun pandan.

Tempat pembuatan kue tetu yang ramai dikunjungi adalah “Tetu Fresh” di Balai Kota Selatan, Kota Palu. Pembeli dapat melihat langsung proses pembuatan kue tetu sampai siap dihidangkan. Harganya sangat terjangkau, hanya Rp6.000 per kotak dengan tiga buah tetu di dalamnya.

Kue Tetu menjadi kuliner buka puasa yang populer di Kota Palu. Rekomendasi untuk mencoba Kue Tetu dan menemukan tempat-tempat lain yang menyajikannya. Klik baca selengkapnya untuk mengetahui lebih banyak tentang kuliner khas Palu.

Geser👉
Polisi Dalami Awal Mula 8 Pemuda Kerja di Pabrik Narkoba Sintetis Terbesar di Malang, WN Malaysia Diburu

Polisi Dalami Awal Mula 8 Pemuda Kerja di Pabrik Narkoba Sintetis Terbesar di Malang

Polisi dalami awal mula 8 pemuda kerja di pabrik narkoba sintetis terbesar di Malang. WN Malaysia diburu karena memandu para pekerjanya hanya lewat video conference.

Bareskrim Polri berhasil membongkar pabrik narkoba di Malang yang berkedok kantor EO. Delapan orang pekerja muda diamankan, polisi masih mendalami proses rekrutmen mereka.

Tersangka YC berperan sebagai peracik narkotika, sementara tersangka lainnya membantu menyiapkan peralatan dan menjadi pengedar atau kurir. Produksi narkoba hanya berlangsung selama 2 bulan.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 113 ayat (2) subsider Pasal 114 ayat (2) subsider Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati dan denda maksimal Rp10 miliar. Pabrik narkotika sintetis terbesar di Indonesia sebelumnya juga berhasil dibongkar oleh polisi di Malang.

Geser👉
Pelapor Duga Ada Konflik Kepentingan Antara Anwar Usman dan Advokat

Pelapor Duga Ada Konflik Kepentingan Antara Anwar Usman dan Advokat

MKMK memutuskan Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak terbukti melakukan dugaan pelanggaran kode etik hakim.

Advokat Zico melaporkan Anwar Usman atas dugaan pelanggaran etik terkait konflik kepentingan dengan advokat Muhammad Rullyandi.

MKMK menyatakan bahwa PTUN tidak memiliki kewenangan mengadili putusan MKMK yang bersifat final.

MKMK juga menyatakan bahwa Anwar Usman memiliki hak untuk menghadirkan ahli dalam proses hukum yang melibatkan dirinya.

Geser👉
Jokowi Hormati Putusan DKPP Pecat Ketua KPU: Pemerintah Pastikan Pilkada 2024 Jujur dan Adil

Jokowi Hormati Putusan DKPP Pecat Ketua KPU

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghormati putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memecat Hasyim Asy'ari dari jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Jokowi memastikan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 berjalan jujur dan adil. Pemerintah masih menunggu keputusan presiden (Keppres) tentang Pemberhentian Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU.

Mochammad Afifuddin ditunjuk menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, usai Hasyim Asy'ari dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Afifuddin ditunjuk oleh lima Komisioner KPU RI lainnya.

Putusan DKPP meminta Presiden Joko Widodo untuk mengganti Hasyim dalam 7 hari. DKPP juga meminta Bawaslu RI untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut.

Geser👉
Jokowi ke Tengah Sawah Cek Pemberian Bantuan 300 Pompa Irigasi di Sulsel

Jokowi Tinjau Bantuan Pompa Irigasi di Sulsel

Presiden Jokowi meninjau langsung pemberian bantuan 300 pompa irigasi di Sulawesi Selatan.

Para petani mengungkapkan kebutuhan mendesak akan air hujan untuk mengairi tanaman di sawah mereka.

Pompa irigasi tersebut dapat mengatasi kekurangan air saat musim kemarau dan meningkatkan produktivitas tanam.

Presiden Jokowi memerintahkan pembangunan 20.000 pompa irigasi untuk mengantisipasi ancaman kekeringan air dan meningkatkan produksi pangan.

Geser👉
Saksi Ahli Polda Jabar Dinilai Tak Independen, Kubu Pegi Setiawan: Jawabannya Selalu Bilang Dua Alat Bukti

Saksi Ahli Polda Jabar Dinilai Tak Independen

Saksi ahli Polda Jabar dinilai tidak independen dalam memberikan keterangan pada sidang praperadilan Pegi Setiawan.

Kuasa hukum Pegi Setiawan menilai ahli pidana hukum dari Polda Jabar tidak memberikan kesaksian yang komprehensif.

Saksi ahli cenderung kurang memberikan keterangan yang membuat jawaban tidak berkembang.

Kesimpulan dari sidang praperadilan Pegi Setiawan masih belum jelas karena jawaban ahli selalu mengacu pada dua alat bukti.

Geser👉
Menkominfo Didesak Mundur, Puan: Selama Tidak Maksimal, Bisa Dievaluasi Presiden

Menkominfo Didesak Mundur Setelah Serangan Siber PDNS

Puan Maharani, Ketua DPR RI, memberikan tanggapan terkait desakan publik agar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mundur setelah terjadi serangan siber terhadap PDNS 2 di Surabaya, Jawa Timur.

Presiden Jokowi telah mengevaluasi desakan tersebut dan menyatakan bahwa semuanya sudah dievaluasi.

Sejumlah pihak, termasuk Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), menggalang petisi agar Budi Arie Setiadi mundur dari jabatan Menkominfo.

PDNS 2 di Surabaya mengalami serangan siber ransomware yang berdampak pada tidak bisa diaksesnya layanan publik. Pemerintah menargetkan pemulihan atas serangan siber tersebut rampung pada bulan ini.

Geser👉
Komnas Perempuan Apresiasi Pemecatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang Terbukti Lakukan Asusila

Komnas Perempuan Apresiasi Pemecatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari

Komnas Perempuan mengapresiasi keputusan DKPP yang memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Keputusan tersebut merupakan langkah maju dalam penghapusan kekerasan seksual sejalan dengan UU TPKS.

Sanksi tersebut tidak hanya memperkuat pemulihan korban, tetapi juga memberikan pesan kuat kepada penyelenggara Pemilu untuk tidak melakukan kekerasan seksual.

Komnas Perempuan juga mendukung korban dalam mengklaim hak keadilan dan pemulihan atas kekerasan seksual yang dialami.

Geser👉
Alasan Jokowi Mempercayai Basuki

Alasan Jokowi Mempercayai Basuki

Terungkap alasan mengapa Jokowi mempercayai Basuki Hadimuljono sebagai salah satu orang kepercayaannya.

Basuki Hadimuljono menjadi Plt Kepala Otorita IKN karena memiliki kemampuan sebagai pembelajar yang cepat dan pendengar yang baik.

Basuki Hadimuljono selalu berorientasi pada langkah solutif dan mampu mengatasi masalah dengan baik.

Raja Juli Antoni optimis terhadap kepemimpinan Basuki dan yakin bahwa pelaksanaan upacara 17 Agustus 2024 akan berjalan dengan baik.

Geser👉
Hindarkan dari Risiko Jerat Pinjol, PPPK Banyuwangi Diedukasi Literasi Keuangan

Edukasi Literasi Keuangan untuk Para P3K di Banyuwangi

Pemkab Banyuwangi melakukan edukasi literasi keuangan kepada para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru di wilayah Kecamatan Rogojampi.

Edukasi ini bertujuan agar para P3K dapat mengelola keuangan dengan lebih baik dan tidak terjebak dalam jerat pinjol yang bunganya mencekik.

Bupati Banyuwangi juga mengingatkan para P3K tentang bahaya judi online (judol) dan mengajak mereka untuk tidak bergaya hidup secara hedonis.

Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi juga menambahkan bahwa risiko investasi bodong perlu diwaspadai, mengingat beberapa ASN di Banyuwangi pernah tertipu dengan berbagai modus investasi tersebut.

Geser👉
Ahli Hukum Polda Jabar Berikan Pandangan Kontroversial tentang DPO Kasus Vina

Ahli Hukum Polda Jabar Berikan Pandangan Kontroversial tentang DPO Kasus Vina

Pandangan ahli hukum Polda Jabar, Agus Surono, dalam sidang praperadilan kasus Vina Cirebon memicu kontroversi.

Kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016 telah memvonis delapan orang tersangka, termasuk Pegi Setiawan. Namun, jumlah daftar pencarian orang (DPO) berubah setelah Pegi ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka utama.

Kuasa hukum Pegi Setiawan mempertanyakan kewajaran perubahan DPO tersebut dan apakah polisi boleh melawan putusan hakim yang sudah inkracht.

Sidang praperadilan ini bertujuan untuk menguji tindakan penyidik dan majelis hakim akan menentukan kebenaran hukumnya. Putusan PN Cirebon dan tangkapan Pegi Setiawan yang tidak sesuai dengan daftar DPO menjadi perdebatan dalam sidang tersebut.

Geser👉
Dewan Pers Sebut KPI Produk Politik, Tak Tepat Urus Sengketa Jurnalistik

Dewan Pers Sebut KPI Produk Politik

Dewan Pers menyatakan KPI tidak semestinya menyelesaikan sengketa jurnalistik.

Anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana, menyebut KPI berpotensi disusupi kepentingan politik.

Yadi juga menyoroti larangan tayangan jurnalistik investigasi dalam RUU Penyiaran.

Dewan Pers menginginkan penguatan lembaga KPI dan menghindari masalah yang mengancam kemerdekaan pers.

Geser👉
BPIP: Pendidikan Kunci Mencerdaskan Bangsa Agar  Mencapai Keadilan Sosial

Pendidikan Kunci Mencerdaskan Bangsa

Pendidikan dianggap krusial untuk memajukan kehidupan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial.

Wakil Kepala BPIP memberikan pembekalan kepada mahasiswa penerima beasiswa LPDP.

Pembekalan mencakup hasil perjuangan dan kemerdekaan Indonesia, upaya untuk mewujudkan Indonesia yang bahagia, serta pembangunan bangsa dan negara.

Pancasila menjadi panduan hidup berbangsa dan bernegara, dengan musyawarah mufakat sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan.

Geser👉