Profil
Juri Ardiantoro
Bagi pria kelahiran Brebes 38 tahun lalu, kegiatan di seputar Pemilu bukan hal baru. Dia mulai terlibat kegiatan pemantauan sejak 1996 dan tiga tahun kemudian mengkoordinir kegiatan pelatihan Trainer for Trainner (TFT) untuk Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) se-Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi).
Alumnus IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) Jakarta ini sejak mahasiswa telah aktif di organisasi kampus. Juri Ardiantoro pernah menjabat Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah periode 1994-1995. Kemudian sebagai anggota dewan redaksi majalah kampus DIDAKTIKA periode 1995-1997.
Selain aktif di organisasi intrakampus, dia juga terlibat organisasi ekstrakampus. Dia aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Periode 1995-1996, dia menjadi Ketua Komisariat PMII IKIP Jakarta dan kemudian menjabat Sekretaris Umum PMII Jakarta Timur (1996-1997). Selanjutnya, dia terpilih sebagai Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Provinsi DKI Jakarta (2011-2016).
Juri, mulai mengajar sejak 1997-2000 di SMU IKIP Jakarta (Lab School) untuk pelajaran Sosiologi. Kemudian menjadi dosen di FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Universitas Bung Karno, mata kuliah Pembangunan Partisipasi Masyarakat, Komunikasi Politik, Teori Perubahan Sosial, dan Sistem Sosial Budaya Indonesia pada 2001–2003. Terakhir, sebagai dosen Sosiologi Pariwisata di Universitas Negeri Jakarta sejak 2005 hingga saat ini.
Dari pengalaman mengajar dan aktivitasnya yang banyak bersentuhan dengan dunia sosial kemasyarakatan, tidak mengherankan bila studi S-2-nya mengambil jurusan Sosiologi di Universitas Indonesia pada 2000-2003 dan Program Ph.D (doktor) Sosiologi pada Departement of Anthropology and Sociology, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya, Malaysia, sejak 2006 hingga saat ini.
Juri masih tercatat sebagai Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) Provinsi DKI Jakarta periode 2008-2013. Meski pemilihan gubernur Jakarta akan segera berlangsung Juli mendatang, Juri tetap ikut dalam pendaftaran calon anggota KPU. Dia satu dari 14 calon yang hari ini akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi II DPR.
Namun, menurut sumber merdeka.com, dia pernah dikritik oleh Partai Gerindra dalam Pemilihan Gubernur 2012 karena lembaga yang dia pimpin tidak bersedia menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) ke tiap partai. Tapi sumber tersebut mengatakan Juri saat itu mengatakan DP4 masih dalam perbaikan, bukan karena KPUD DKI sengaja menahan data itu.