BNPT kembali raih opini WTP, ini pesan Komjen Suhardi

Merdeka.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini adalah untuk kelima kalinya secara berturut-turut BNPT meraih opini WTP.

"Artinya bukan mudah untuk meraih sesuatu, tetapi mempertahankan itu akan lebih sulit lagi. Tantangan ke depan makin banyak, dinamika juga semakin banyak, oleh sebab itu akuntabilitas setiap kegiatan-kegiatan harus dilaporkan dengan baik," kata Kepala BNPT, Komjen Suhardi Alius dalam keterangannya, Rabu (6/6).

Seperti diketahui, BPK hari ini menyerahkan LHP atas 20 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) tahun 2017 yang berada di bawah wewenang pemeriksaan Auditorat Keuangan Negara (AKN) I. Penyerahan 20 LHP tersebut dilakukan oleh anggota BPK Agung Firman Sampurna kepada 20 pimpinan K/L tersebut.

Suhardi berharap agar ke depannya BNPT dapat terus meningkatkan hasilnya dalam mempertanggung jawabkan laporan keuangan. "Mudah-mudahan kita mampu mempertahankannya lagi dengan apa yang sudah diraih ini. Jangan pernah lupa untuk belajar dan bertanya apa yang mesti kita lengkapi," kata mantan Sekretaris Utama (Sestama) Lemhanas RI ini

Atas raihan ini, mantan Kapolda Jawa Barat itu juga mengingatkan kepada seluruh jajarannya untuk tidak pernah merasa hebat ataupun merasa lebih bagus. Namun juga harus melihat apa yang masih kekurangan.

"Untuk itu kita akan terus berusaha, dan mudah-mudahan akan terus berhasil untuk kesuksesan semuanya," ujar alumni Akpol tahun 1985 ini.

Auditorat Keuangan Negara (AKN) I ini bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang tentunya ini mencakup Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Polri, Kejaksaan RI, Lembaga Sandi Negara, Badan Intelijen Negara (BIN), Lemhannas, Wantannas, BNPT, Bakamla, Komnas HAM, KPK, BNN, KPU, Bawaslu, BMKG, dan Basarnas.

"Ada tiga Kementerian/lembaga yang mendapatkan opini WTP yakni BIN, BNPT, dan Kemenko Polhukam. Kami berharap setiap kementerian/lembaga terus mengupayakan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara," tutur Agung.