Cegah Korupsi, Pramono Anung Libatkan KPK untuk Awasi Program Pemprov DKI
Pemprov DKI Jakarta ingin memastikan semua proses pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan pendampingan dan pengawasan menyeluruh terhadap program-program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Pramono menegaskan bahwa di bawah kepemimpinannya, Pemprov DKI Jakarta ingin memastikan semua proses pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga pelayanan publik.
"Intinya, Pemerintah DKI dalam kepemimpinan saya ingin segala sesuatunya dilakukan pendampingan, pengawasan secara menyeluruh," ujar Pramono di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (24/3).
Selain pengawasan, Pemprov DKI juga bekerja sama dengan KPK dalam pencegahan korupsi melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.
"Saya ingin pemerintahan Jakarta yang saya pimpin mengalami perbaikan signifikan dalam hal pemberantasan korupsi," tegasnya.
Pemprov DKI Buka Diri untuk Pengawasan Eksternal
Untuk memastikan program berjalan dengan baik, Pemprov DKI Jakarta akan membuka diri untuk pengawasan eksternal, termasuk dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"Kami akan membuka diri, bahkan beberapa pengawasan yang sebelumnya kurang terbuka akan dibuat lebih transparan, terutama terkait BUMD," jelasnya.
Gubernur Pramono juga menegaskan komitmennya untuk membangun hubungan baik dengan aparat penegak hukum, termasuk Polri, KPK, Kejaksaan Agung, hingga TNI.
"Saya ingin menjalin komunikasi yang baik dengan semua aparat penegak hukum. Ke depan, saya akan datang ke berbagai instansi untuk membangun sinergi," katanya.
Langkah ini, menurutnya, bertujuan agar jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov DKI Jakarta dapat mengambil keputusan dengan lebih percaya diri.
"ASN, terutama kepala dinas, kepala biro, dan asisten, harus berani mengambil keputusan tanpa ragu-ragu. Jika Jakarta ingin perubahan yang signifikan, mereka harus berani, dan saya bertanggung jawab untuk itu," tegasnya.
Sebelumnya, Pramono juga telah mengunjungi Kantor Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Burhanuddin menyatakan siap memberikan pendampingan hukum bagi Pemprov DKI dalam berbagai proyek pembangunan di Jakarta.
"Kedatangan Gubernur Pramono tidak hanya sekadar silaturahmi, tetapi juga membahas pendampingan hukum untuk Pemprov DKI," ujar Burhanuddin.
