Better experience in portrait mode.
Firli Bahuri Bantah Terima Uang Rp1,3 Miliar dari SYL: Fitnah, Serangkaian Kebohongan Diceritakan Berulang-ulang

Firli Bahuri Bantah Terima Uang Rp1,3 Miliar dari SYL

Kuasa hukum ketua nonaktif KPK Firli Bahuri membantah pernyataan SYL yang menyerahkan uang Rp1,3 miliar kepadanya.

Polisi menyebut keterangan SYL di sidang sama dengan isi BAP yang dicatat penyidik terkait perkara pemerasan yang dilakukan Firli.

Polisi memastikan akan menuntaskan kasus dugaan pemerasan terhadap SYL.

Geser Ke Atas untuk membaca ringkasan menarik lainnya.

Geser👉
BKPM Pastikan Layanan Penerbitan Izin Tak Terdampak Serangan Siber

Layanan Penerbitan Izin Tak Terdampak Serangan Siber

BKPM memastikan layanan penerbitan NIB melalui sistem OSS tidak terdampak serangan siber pada PDNS 2.

Layanan OSS masih berjalan normal dan tim tetap waspada terhadap gangguan yang berpotensi terjadi.

Kementerian Investasi/BKPM melakukan pengawasan rutin untuk memastikan layanan perizinan tetap optimal.

Dalam periode Januari-Juni 2024, total NIB yang diterbitkan melalui sistem OSS mencapai 2.404.297.

Geser👉
Hasil Forensik Ungkap User yang Selalu Gunakan Password Hingga Sebabkan PDNS Diserang

BSSN Akan Mengawasi Penggunaan Password di PDNS 2

Hasil forensik mengungkap user yang selalu menggunakan password-nya dan menyebabkan serangan terhadap PDNS 2.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akan mengawasi penggunaan password di PDNS 2 untuk meningkatkan keamanan.

BSSN akan terus meningkatkan keamanan siber dengan menghubungkan ke komando kendali BSSN di Ragunan.

Pemantauan oleh BSSN akan mencakup data dan aktivitas pegawai di PDNS 2 untuk menjaga keamanan data instansi pemerintah.

Geser👉
Kubu Firli Ngotot Ingin Kasus Pemerasan di SP3, Ini Tanggapan Polda Metro Jaya

Kubu Firli Ngotot Ingin Kasus Pemerasan di SP3

Kubu mantan Ketua KPK, Firli Bahuri, meminta penyidikan kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian SYL di-SP3.

Tim penasihat hukum Firli yakin penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup dan berharap agar SP3 dikeluarkan.

Kubu Firli menuding penyidik tidak memiliki alat bukti terkait perkara yang dituduhkan dan menyinggung keterangan saksi di persidangan.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, memastikan penyidik akan menuntaskan kasus tersebut.

Geser👉
Blak-Blakan Sri Mulyani Pakai Rp700 Miliar untuk PDN

Blak-Blakan Sri Mulyani Pakai Rp700 Miliar untuk PDN

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membelanjakan anggaran Rp700 miliar untuk Pusat Data Nasional (PDN) yang disalurkan melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Anggaran untuk PDN termasuk dalam anggaran tematik APBN pada klaster infrastruktur, yang terealisasi senilai Rp112,9 triliun hingga 31 Mei 2024.

Belanja infrastruktur melalui Kominfo juga digunakan untuk operasional dan pemeliharaan BTS 4G Rp1,6 triliun, kapasitas satelit Rp700 miliar, dan Palapa Ring Rp1,1 triliun.

Kesimpulan: Kemenkeu mengalokasikan anggaran Rp700 miliar untuk PDN yang disalurkan melalui Kominfo. Belanja infrastruktur juga termasuk operasional dan pemeliharaan BTS 4G, kapasitas satelit, dan Palapa Ring. Geser Ke Atas untuk ringkasan menarik lainnya.

Geser👉
Kubu Hasto Ogah Disebut 'Baper' Bikin Laporan Sana-Sini

Kubu Hasto Ogah Disebut 'Baper' Bikin Laporan Sana-Sini

Kubu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ogah disebut baperan karena membuat laporan dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK hingga yang terbaru ke PN Jakarta Selatan gara handphone miliknya dan Staffnya, Kusnadi disita oleh penyidik KPK.

Koordinator Tim Hukum PDIP, Ronny Talapessy menyebut upaya membuat laporan hanya sebagai hak konstitusi. 'Bukan baper, Kita percaya terhadap negara ini dibangun oleh negara hukum. Maka apa yang kita lakukan itu adalah hak hukum kami,' ucap Ronny di PN Jakarta Selatan, Senin (1/7).

Ronny menilai, penyitaan handphone dan buku catatan milik Hasto telah menjadi sorotan masyarakat. Sehingga perlu diluruskan perihal penyitaan tersebut. 'Karena ini sudah buat kami, bagaimana kita bisa sampaikan bahwa proses hukum ini bisa berjalan, tapi prosesnya itu secara ilegal, secara hukum ini tidak bisa dibenarkan. Di sini ada yang namanya hak asasi manusia dari saudara Kusnadi, jadi kita semua harus kita hormati dan kita hargai.'

Kesimpulan: Kubu Hasto dari PDIP menolak disebut 'baper' karena membuat laporan terkait penyitaan handphone dan buku catatan oleh penyidik KPK. Mereka menganggap hal ini sebagai hak hukum mereka dan menegaskan pentingnya menjunjung tinggi hak asasi manusia. Geser Ke Atas untuk membaca ringkasan menarik lainnya.

Geser👉
Benny Kenang Garangnya KPK Sikat Menteri

Benny Kenang Garangnya KPK Sikat Menteri

Anggota Komisi III DPR fraksi Demokrat, Benny K Harman mengingat sepak terjang KPK yang mengerikan. Mulai dari Hakim Agung, Ketua DPR hingga menteri banyak diciduk KPK.

"Di masa lalu bagi kami di DPR, KPK seperti teroris, sangat menakutkan," kata Benny dalam rapat.

Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 1 Juli 2024.

Benny Kenang Garangnya KPK Sikat Menteri - Ketua DPR: Seperti Teroris Sangat Menakutkan. Geser Ke Atas untuk ringkasan menarik lainnya.

Geser👉
Kubu Pegi Setiawan Bersikukuh Penetapan Tersangka Janggal, Minta Tunjukkan Bukti Akurat

Kubu Pegi Setiawan Bersikukuh Penetapan Tersangka Janggal

Kubu Pegi Setiawan bersikukuh bahwa penetapan tersangka terhadap kliennya janggal.

Kuasa hukum Pegi Setiawan meminta Polda Jabar untuk menunjukkan bukti yang kuat dalam penetapan tersangka.

Tim hukum Polda Jabar siap mengungkap alat bukti dan fakta dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon tahun 2016.

Kesimpulannya, Kubu Pegi Setiawan mempertanyakan kesesuaian penetapan tersangka dan tim hukum Polda Jabar akan membacakan jawaban atas gugatan besok pagi.

Geser👉
Waspada, Wilayah Ini Dilanda Suhu Panas Maksimum 34 Derajat Celcius

Wilayah Ini Dilanda Suhu Panas Maksimum 34 Derajat Celcius

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan sejumlah kota besar di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara Barat dilanda suhu panas maksimum harian mencapai 34 derajat Celsius pada Senin.

Hasil analisa BMKG menunjukkan bahwa suhu panas maksimum terjadi di wilayah Semarang, Jawa Tengah, dan Surabaya, Jawa Timur. Fenomena ini menandakan bahwa musim kemarau telah melanda Indonesia dan puncaknya diperkirakan pada Juli-September 2024.

BMKG mengimbau masyarakat untuk menggunakan pelindung seperti topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi diri dari paparan sinar UV. Masyarakat juga diingatkan untuk tidak melakukan pembakaran sampah dan pemerintah daerah diminta untuk mengintensifkan pengawasan dan penyiraman darat untuk mengurangi potensi kebakaran akibat terik matahari pada kawasan hutan dan lahan mineral.

Dalam menghadapi suhu panas maksimum, BMKG memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang aktual melalui aplikasi daring infoBMKG, media sosial infoBMKG, atau kantor BMKG terdekat. Geser ke atas untuk menemukan ringkasan menarik lain dengan topik berbeda.

Geser👉
VIDEO: Johan Budi PDIP Skakmat Bos KPK

PDIP Sebut KPK Tidak Ada Guna

Anggota DPR Fraksi PDIP, Johan Budi mengungkapkan, masyarakat sudah bersuara bahwa KPK tidak ada guna.

Dalam sejumlah survei, tingkat kepuasan pada KPK selalu berada di peringkat bawah.

Rapat kerja antara Komisi III DPR dan Ketua KPK digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Kesimpulan: PDIP menyebut KPK tidak memiliki manfaat, berdasarkan survei yang menunjukkan tingkat kepuasan yang rendah.

Geser👉
VIDEO: Luhut Panas Jokowi Dituding Sodorkan Kaesang di Pilgub Jakarta

Jokowi Dituding Sodorkan Kaesang di Pilgub Jakarta

Luhut Panas Jokowi Dituding Sodorkan Kaesang di Pilgub Jakarta: Sakit Jiwa Itu yang Ngomong!

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan merespons ramai tudingan Presiden Jokowi soal menyodorkan nama Kaesang Pangarep untuk maju di Pilkada Jakarta.

Luhut menilai sosok Jokowi sangat demokratis. Sehingga, tidak mungkin Presiden Jokowi ikut campur dalam Pilkada Jakarta.

Padahal selama ini Luhut meyakini bahwa Presiden Jokowi adalah sosok yang sangat mendengarkan pendapat semua pihak. Geser Ke Atas

Geser👉
Ketua KPK Bantah Tenggat Waktu Penangkapan Harun Masiku

Ketua KPK Bantah Tenggat Waktu Penangkapan Harun Masiku

Ketua KPK membantah pernyataan Wakil Ketua KPK Alex Marwata tentang tenggat waktu penangkapan Harun Masiku.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak ada hubungannya dengan posisi politik PDIP.

Alex mengatakan bahwa pemeriksaan dilakukan karena keberadaan Harun Masiku sudah terdeteksi, dan berharap agar Harun Masiku ditangkap minggu depan.

KPK berharap agar pembaca menemukan ringkasan menarik lainnya dengan topik berbeda.

Geser👉
Wanita Ini Ikut Terseret Pembunuh Pegawai Koperasi di Palembang, Apa Perannya?

Wanita Ini Terlibat dalam Pembunuhan Pegawai Koperasi

Wanita Ini Ikut Terseret Pembunuh Pegawai Koperasi di Palembang, Apa Perannya?

Polisi mengamankan seorang karyawati distro Anti Mahal yang diduga terlibat dalam pembunuhan pegawai koperasi. Karyawati tersebut bertugas mengawasi situasi distro saat pembunuhan terjadi dan juga menyembunyikan sepeda motor korban setelah kejadian.

Pembunuhan pegawai koperasi dilatarbelakangi oleh tingginya bunga pinjaman yang dibebankan kepada pelaku. Polisi telah menangkap dua pelaku lainnya, pemilik usaha distro dan adik iparnya, yang merencanakan pembunuhan tersebut.

Dari penangkapan tersebut, polisi berhasil menemukan barang bukti dan mengungkap motif di balik pembunuhan. Geser ke atas untuk membaca ringkasan menarik lainnya.

Geser👉