Follow
Jaksa ungkap kongkalikong Kemendes dan auditor BPK hasilkan opini WTP
Merdeka.com - Jaksa penuntut umum KPK menunjukkan adanya kecurangan atas pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Tim laporan keuangan, Andi Bonanganom, mendapat permintaan dari auditor BPK, Ali Sadli, agar temuan di Kemendes bisa diminimalisir.
Bukti adanya kecurangan diungkap oleh jaksa penuntut umum KPK dari percakapan telepon antara Andi dengan Chairul Anam, auditor BPK.
Dalam percakapan tersebut, Andi menyampaikan pesan Ali Sadli agar temuan Kemendes bisa diatur jumlahnya.
-
Kenapa Kapolri meminta ASDP untuk berkoordinasi dengan BMKG? Selain itu, pihaknya mengimbau kepada ASDP dan lintas sektoral terkait lainnya untuk aktif berkoordinasi dengan pihak BMKG agar mengantisipasi fenomena cuaca yang sewaktu-waktu bisa berubah.'Sehingga terhadap kontijensi plan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan semua harus siap. Termasuk kesiapan dari peralatan untuk keselamatan penumpang selama di kapal,' ujar Sigit.
-
Bagaimana KPK mengungkap kasus suap di Basarnas? Pengungkapan kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan pada Selasa 25 Juli 2023 sekitar jam 14.00 WIB di jalan raya Mabes Hankam Cilangkap, Jakarta Timur dan di Jatiraden, Jatisampurna, Kota Bekasi. Dalam OTT, KPK amankan 11 orang dan menyita goodie bag berisi uang Rp999,7 Juta.
-
Siapa tersangka kasus korupsi KONI Sumsel? Ketua Umum KONI Sumatra Selatan Hendri Zainuddin resmi ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi dana hibah KONI Sumsel tahun anggaran 2021 pada Senin (4/9).
-
Anies Baswedan berjanji akan meminta apa dari ketua KPK? 'Karena itu kemarin kami sampaikan, kalau kami bertugas, maka siapapun yang terpilih menjadi komisioner KPK, harus tanda tangan pernyataan, mentaati seluruh kode etik, bila melanggar kode etik maka mengundurkan diri. Bila komisioner KPK, maka harus menandatangani komitmen itu, bila melanggar kode etik maka mengundurkan diri,' ujarnya.
-
Kenapa Pangkoosudnas mengapresiasi kinerja Tim Audit Itjenau? Pangkoosudnas Marsdya TNI M Tonny Harjono mengapresiasi kinerja Tim audit Itjenau yang tidak kenal lelah mengumpulkan data pemeriksaan di lingkungan Koopsudnas.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
"Bos kata Pak Ali yang temuan jangan dibuat lima puluh empat kayak gitu," kata Andi kepada Chairul melalui percakapan telepon yang diputar dalam persidangan Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (14/9).
Andi menambahkan, temuan Kemendes sebaiknya tidak terlalu banyak agar opini Wajar Tanpa Pengecualian bisa terelisasikan.
Berikut transkrip percakapan keduanya;
Andi : kebanyakan. Kalau kayak gitu enggak bisa WTP jdi nanti digabung gabung aja
Chairul : Di khp ya
Andi : iya
Chairul : terus gimana?
Andi : bilang...bilang aja nanti di KHP itu bilang aja sepuluh gitu loh jadi misalnya...
Chairul : Ooh
Andi : kepatuhannya eee...empat apa lima, SPI-nya lima gitu loh. Nanti pun nanti...di khp pun kita enggak usah banyak banyak
Sementara itu, jaksa penuntut umum KPK juga membuka rekaman percakapan telepon antara Andi dengan Ali Sadli
Ali: Untuk kemendes kira-kira jumlah temuan yang masuk ke lhp berapa Pak?
Andi: Emmh 42 deh
Ali: Banyak amat ?
Andi: Jadi,,,jadi berapa ya ?
Ali: Coba di kira-kira deh semuanya semuanya di situ tapi nanti ada yang digabung gabung gitu Pak. Semuanya setelah digabung gabung kira-kira berapa tuh pak Andi ?
Andi: Ada kalau SPI (sistem pengendalian intern) paling 6 atau 7 haha terus kalo,,kalo itu 16 kayaknya Pak tadi katanya si ini
Ali: Jadi 20an ya?
Andi: kalau kepatuhan. iya
Ali: ya udah oke oke
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Hal ini terungkap dalam sidang lanjutan perkara gratifikasi dan pemerasan di Kementerian Pertanian
Baca Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami informasi yang disampaikan pada sidang perkara suap dan gratifikasi di Kementan itu.
Baca Selengkapnya
Catatan alira uang diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap pengurusan perkara di Kejari Bondowoso.
Baca Selengkapnya
Padahal BPK memiliki tugas peran yang penting untuk mengawasi aliran uang negara mulai dari hulu sampai ke hilirnya.
Baca Selengkapnya
Permintaan uang itu agar Kementan dapat meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Baca Selengkapnya
BPK menemukan kelemahan dalam penggunaan langsung penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tanpa melalui mekanisme anggaran.
Baca Selengkapnya
Jaksa menyebutkan Achsanul mempunyai tugas untuk memeriksa keuangan negara.
Baca Selengkapnya
Ali Fikri menyebut pemeriksaan SYL cs dilaksanakan di gedung merah putih KPK.
Baca Selengkapnya
Alexander mengatakan, saat melakukan tangkap tangan, tim dari KPK sudah mendapatkan setidaknya dua alat bukti.
Baca Selengkapnya
Opini WTP tersebut diberikan langsung oleh Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana
Baca Selengkapnya
Kejagung memastikan tidak memiliki hubungan buruk dengan BPK RI.
Baca Selengkapnya
"KY harus mengawal kasus ini karena kekhawatiran masyarakat itu pasti didasarkan pada indikasi-indikasi yang kuat,“ kata Abdul Fickar
Baca Selengkapnya