Jenderal Tito tegaskan Polri netral dalam Pilkada Serentak 2018
Merdeka.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan instansinya tetap netral menghadapi Pilkada Serentak 2018. Jenderal bintang empat ini mengatakan, Polri tidak akan berpihak pada salah satu pasangan calon manapun.
"Kita posisi Polri netral. Dan panglima juga sejalan. Dan minggu depan, kami akan berkunjung ke wilayah untuk mengumpulkan anggota bersama, dan menyampaikan poin netralitas dan soliditas," kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3).
Polri juga akan mensosialisasikan netralitas pada semua anggotanya. Termasuk anggota purnawirawan yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2018.
-
Kenapa TNI harus netral di Pilkada? Harga mati bahwa TNI itu netral, sehingga seluruh prajurit TNI, khususnya dari matra darat itu diminta menjaga netralitas, termasuk saat menggunakan medsos untuk lebih berhati - hati dan bijak,' tegas mantan Danrem 152 Baabullah itu.
-
Kenapa TNI dan Polri di Jateng menjaga netralitas selama pemilu? Mereka diharapkan tidak memberikan komentar apapun terkait calon presiden yang berkompetisi pada pemilu tahun ini.
-
Siapa yang diminta untuk bersikap netral dalam Pilpres 2024? Kedudukan Polri berada di bawah Presiden. Ari meminta institusi kepolisian untuk menjaga kehormatan, profesionalitas, dan integritas, sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan kode etik profesi.
-
Bagaimana TNI dan Polri di Jateng menjaga netralitas? Para Babinsa juga diminta untuk meningkatkan kerja sama dengan Bhabinkamtibmas Polri dan berbagai elemen masyarakat, sehingga elemen TNI hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat.
-
Apa yang dilakukan TNI dan Polri di Jateng untuk menjaga netralitas? Selain antisipasi gangguan keamanan, para Babinsa juga diminta untuk bersikap netral selama pemilu pilkada hingga pilpres.
-
Dimana TNI dan Polri di Jateng berikan arahan netralitas? Sebanyak 204 Babinsa Kodim 0712 diberikan arahan di Gedung Dadali, Kompleks Pemerintah Kabupaten Tegal.
"Prioritas kami sepakati, dalam rapat tadi di mabes TNI, kita sepakati untuk datang, terutama di daerah yang ada calon di daerah dengan latar belakang purnawirawan Polri dan TNI," ujar Tito.
Terkait hal itu, Tito mengaku sudah mengeluarkan beberapa telegram sejak 25 Agustus 2017, dan yang terakhir adalah 5 Januari 2018. Di mana dalam telegram tersebut memerintahkan jajaran untuk bersikap netral dan tidak mendukung pasangan calon manapun.
"Kami akan datang, mengumpulkan jajaran, kemudian kami sampaikan di antaranya penekanan netralitas ini," tandasnya.
Diketahui, ada tiga jenderal purnawirawan Polri bertarung dalam Pilkada Serentak 2018 mendatang. Pertama ada mantan Analis Kebijakan Utama Sespimti Lemdiklat Polri Irjen (purn) Anton Charliyan mendampingi politisi PDIP Tubagus Hasanuddin maju dalam Pilgub Jabar.
Kemudian Kepala Korps Brimob Polri, Irjen Pol (purn) Murad Ismail berpasangan dengan Barnabar Nataniel Orno maju dalam Pilgub di Maluku. Keduanya diusung PDIP dan didukung oleh PKB.
Terakhir Kapolda Kaltim Irjen Safaruddin mendampingi Sekda Kaltim Rusmadi Wongso maju dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Keduanya diusung PDIP.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaKasad Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan komitmennya untuk menjaga netralitas prajurit.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, netralitas Polri tentunya mendukung pengamanan dan dapat memastikan Pilkada serentak 2024 berjalan aman, damai dan bermartabat.
Baca SelengkapnyaMoeldoko meminta masalah netralitas tak sekedar dilihat kacamata subjektivitas.
Baca SelengkapnyaMenurut Maruli, sejak awal pihaknya telah menegaskan semua jajaran untuk tetap netral selama kontestasi pemilu.
Baca SelengkapnyaMenurut Moeldoko, pandangan JK subjektif dan tidak melihat secara utuh.
Baca SelengkapnyaPanglima meyakini jika para purnawirawan tersebut tidak untuk mengajak para prajurit TNI aktif untuk berpolitik.
Baca SelengkapnyaTrimedya tak ingin ada aparat tidak netral berpihak ke salah satu calon.
Baca SelengkapnyaMereka diharapkan tidak memberikan komentar apapun terkait calon presiden yang berkompetisi pada pemilu tahun ini
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye
Baca SelengkapnyaSugeng mengimbau para pihak tidak serta-merta menuding Polri tidak netral.
Baca SelengkapnyaFadil menjelaskan, netralitas anggota Polri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Baca Selengkapnya