Jokowi Panggil Sejumlah Menteri Bahas Rempang
Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City di Kepulauan Riau menjadi sorotan pascabentrokan.
Mereka dipanggil untuk melakukan rapat tentang di pulau Rempan
Jokowi Panggil Sejumlah Menteri Bahas Rempang
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil sejumlah menteri ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/9). Mereka dipanggil untuk melakukan rapat tentang di pulau Rempang, Provinsi Kepulauan Riau.
Beberapa yang datang ialah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
"Soal Rempang," singkat Menteri LHK Siti Nurbaya di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (25/9).
Sementara itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia belum mau membeberkan pembahasan rapat. Nantinya ia kan menjelaskan usai rapat.
"Nanti saja kita lihat, nanti setelah rapat baru saya kasih keterangan pers ya, ini ada ratas dulu," kata Bahlil.
merdeka.com
Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City di Kepulauan Riau menjadi sorotan pascabentrokan antara warga dengan pihak keamanan saat demonstrasi menolak relokasi pada 7 September 2023.Sementara, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menegaskan tidak akan merelokasi rumah masyarakat di Pulau Rempang untuk berpindah ke Pulau Galang. Sehingga warga setempat yang terkena imbas proyek Rempang Eco City hanya berpindah tempat di pulau yang sama.
"Saya bilang yang pertama adalah itu bukan relokasi, karena kalau dari Rempang ke Galang itu kan relokasi beda pulau. Tapi kalau dari rempang ke rempang itu bukan relokasi, itu pergeseran," ujar Bahlil di acara ICIOG di Bali Nusa Dua Convention Center, Rabu (20/9).
Dalam hal ini, Bahlil memaknai relokasi warga Rempang sebagai berpindah tempat ke Pulau Galang.
Dia pun mengaku telah mendapat persetujuan dengan masyarakat sekitar untuk memindahkan rumahnya ke kampung lain di Pulau Rempang.
"Jadi kita geser kampung mereka yang beberapa kampung itu kita geser ke satu kampung tapi masih di Rempang, dan setuju mereka sudah teken," kata Bahlil.
"Saya sebagai anak kampung terenyuh juga, baru tahu jadi enggak ada sertifikat, enggak ada HGB (Hak Guna Bangunan) dari semua kampung," kata Bahlil.
