Kolaborasi Pemprov Jateng dalam Pemberantasan Narkoba
Sebab, kasus kejahatan narkoba di Jawa Tengah butuh perhatian khusus.
Sebab, kasus kejahatan narkoba di Jawa Tengah butuh perhatian khusus.
Kolaborasi Pemprov Jateng dalam Pemberantasan Narkoba
Pemerintah Provinsi (Pemprov)Jawa Tengah mendorong kepada semua pihak, untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam memberantas narkoba di wilayahnya. Sebab, kasus kejahatan narkoba di Jawa Tengah butuh perhatian khusus.“Perlu adanya peningkatan kolaborasi dan sinergitas dalam pemberantasan narkoba,” kata Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana saat menerima audiensi Kepala Badan Nakotika Nasional (BNN) Provinsi Jateng di kantornya, Selasa (7/11).
Dibeberkan dia, Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah yang rawan terhadap narkoba. Provinsi berpenduduk kurang lebih 37 juta jiwa ini, menempati peringkat keenam se-Indonesia.
Oleh karena itu, upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN), perlu dilakukan secara bersama-sama. BNN tidak bisa bekerja sendiri. Butuh dukungan dari banyak pihak, seperti dari pemerintah provinsi, kabupaten/ kota, Polda sampai jajaran pemerintah di tingkat bawah, maupun masyarakat.
“Jadi kami akan terus melakukan langkah-langkah, upaya-upaya, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan narkoba,” tandas Nana.
Upaya pencegahan penggunaan narkoba akan lebih diutamakan. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencegahan adalah menggencarkan sosialisasi, dan menyelenggarakan deklarasi anti narkoba. Di BNN Pusat pun, menyelenggarakan program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar). Di Jawa Tengah, sudah ada ratusan Desa Bersinar yang dibentuk di sejumlah kabupaten/ kota.
Sementara itu, Kepala BNNP Jateng, Brigjen Pol Dr Agus Rohmat mengatakan, berdasarkan koordinasinya dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jateng, dari berbagai jenis kejahatan di lembaga pemasyarakatan, yang mendominasi adalah kejahatan narkoba.
-
Siapa yang mengapresiasi kesiapan Polda Jateng? Kesiapan Polda Jateng dalam menyambut Pemilu 2024 ini mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Politikus NasDem tersebut menilai, penempatan personel kepolisian di tiap TPS dapat menjaga kondusifitas di lapangan.
-
Bagaimana Jawa Tengah meningkatkan pelayanan publik dan pencegahan korupsi? Selain itu, upaya-upaya terobosan dalam pelayanan publik dan pencegahan korupsi juga perlu terus dilakukan, agar masyarakat bisa terlayani dengan baik.
-
Apa yang dilakukan TNI dan Polri di Jateng untuk menjaga netralitas? Selain antisipasi gangguan keamanan, para Babinsa juga diminta untuk bersikap netral selama pemilu pilkada hingga pilpres.
-
Bagaimana cara warga membantu polisi memberantas narkoba di Cianjur? Warga di berbagai wilayah rawan dapat membantu petugas dengan melaporkan kegiatan yang mencurigakan di lingkungan tempat tinggal-nya, agar peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Cianjur dapat diberantas,“ kata dia.
-
Apa yang dilakukan Polda Jatim? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
-
Bagaimana TNI dan Polri di Jateng menjaga netralitas? Para Babinsa juga diminta untuk meningkatkan kerja sama dengan Bhabinkamtibmas Polri dan berbagai elemen masyarakat, sehingga elemen TNI hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Data tahun 2021, dari 13.331 kejahatan, kasus narkotika ada sebanyak 5.866 atau 44%.
"Pada 2023 ini juga demikian. Yang perempuan juga sangat memprihatinkan. Dari jumlah pelaku 602 orang, 475 orang terdiri dari napi perempuan,” kata Agus.
“Pemberantasan kita juga diperkuat, tetapi yang lebih penting juga adalah upaya rehabilitasi,” kata dia.
Dalam pemberantasan narkotika, BNN Provinsi Jateng melakukan pencegahan dan pemberantasan. Strategi yang dilakukan diantaranya penegakkan hukum keras, yakni dengan menangkap dan memiskinkan para bandar maupun pengedar narkotika. Sedangkan untuk pemakai maupun pengguna, akan direhabilitasi.
Selain itu, juga dilakukan upaya penegakkan hukum lunak. Caranya dengan sosialisasi pencegahan maupun rehabilitasi. Program yang dicanangkan di antaranya kabupaten/kota tanggap ancaman narkoba. Selain itu, dilakukan pemeringkatan kerawanan narkoba di masing-masing kabupaten/kota.
“Jadi per desa itu, ada daerah yang hijau, orange, kuning, dan merah. Kategori ini sudah ada indikatornya. Kita harapkan yang merah turun ke kuning, kuning ke orange, orange ke hijau,” pungkasnya.
