Better experience in portrait mode.
Mabes Polri Turun Gunung Buru 3 DPO Pembunuh & Pemerkosa Vina Cirebon

Polisi Buru 3 DPO Pembunuh & Pemerkosa Vina Cirebon

Mabes Polri turun gunung buru tiga DPO pembunuh dan pemerkosa Vina Cirebon, berharap partisipasi masyarakat dalam menyampaikan informasi.

Polda Metro Jaya siap membantu proses pencarian buronan apabila ada permohonan pencarian dari keluarga korban.

Kasus kematian Vina dan Rizky yang menjadi korban pembunuhan berencana di Cirebon kembali ramai diperbincangkan setelah diadaptasi dalam sebuah film.

Polisi memastikan terus memburu keberadaan tersangka DPO dan mengajak mereka untuk menyerahkan diri.

Geser👉
VIDEO: Nada Tinggi Jokowi Dituding PKS Cawe-Cawe Sodorkan Kaesang di Pilkada Jakarta

Jokowi Tegas Bantah Tuduhan PKS Cawe-Cawe Sodorkan Kaesang di Pilkada Jakarta

Presiden Jokowi tegas membantah tudingan cawe-cawe menyodorkan putra bungsungnya untuk Pilkada Jakarta.

Tudingan ini muncul dari Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi yang menyebut Jokowi menyodorkan nama Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, untuk maju dalam Pilkada Jakarta.

Jokowi menegaskan bahwa hal itu bukan keputusan dari ketua partai dan meminta agar pertanyaan tersebut tidak ditujukan kepada dirinya.

Dalam konteks Pilkada Jakarta 2024, Presiden Jokowi membantah tudingan PKS yang menyebutnya cawe-cawe dan menyodorkan nama Kaesang untuk maju. Jokowi meminta agar pertanyaan tersebut tidak ditujukan kepadanya karena bukan keputusan dari ketua partai. Geser Ke Atas untuk menemukan ringkasan menarik lainnya.

Geser👉
Politikus Golkar Desak Penjelasan Kongkret Distribusi Dokter

Politikus Golkar Desak Penjelasan Kongkret Distribusi Dokter

Politikus Golkar Dewi Asmara meminta penjelasan kongkret bukan hanya yang bagus-bagus saja.

Komisi IX DPR menggelar rapat dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama Mendikbud Nadiem Makarim di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/6). Rapat membahas distribusi dokter dan pendidikan spesialis di Indonesia.

Rapat kali ini membahas terkait distribusi dokter untuk seluruh Indonesia termasuk pendidikan bagi dokter spesialis.

Geser Ke Atas untuk menemukan ringkasan menarik lain dengan topik berbeda.

Geser👉
Menko Muhadjir Minta Kampus Tarik Biaya Tinggi & Mahal saat Wisuda

Menko Muhadjir Minta Kampus Tarik Biaya Tinggi & Mahal saat Wisuda

Menko Muhadjir Effendy menyarankan agar Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menarik biaya tinggi dan mahal saat wisuda.

Muhadjir menganggap tarif wisuda yang tinggi tidak akan dihujat oleh orang tua mahasiswa karena saat itu adalah momen kebahagiaan.

Rapat dengar pendapat di Komisi X DPR membahas pembiayaan perkuliahan di Indonesia.

Menko Muhadjir Effendy berpendapat bahwa menarik biaya tinggi saat wisuda adalah bagian dari seni mencari uang di dunia pendidikan.

Geser👉
VIDEO: TNI AD Minta Bukti Anggota Terlibat Pembakaran Rumah Jurnalis Usai Ditulis soal Judi

TNI AD Minta Bukti Terlibat Pembakaran Rumah Jurnalis

TNI AD meminta bukti anggota terlibat pembakaran rumah jurnalis setelah ditulis soal judi.

Dewan Pers meminta pembentukan tim investigasi bersama untuk mengusut kebakaran rumah jurnalis Tribrata TV Sempurna Pasaribu di Sumatera Utara.

Kebakaran tersebut menyebabkan empat korban tewas, termasuk jurnalis dan keluarganya.

Dewan Pers meminta Komnas HAM dan LPSK untuk melakukan investigasi dan memberikan perlindungan kepada keluarga korban.

Geser👉
Pabrik Narkoba Terbesar Dibongkar di Malang

Pabrik Narkoba Terbesar Dibongkar di Malang

Pabrik narkoba terbesar dan tercanggih di Indonesia jaringan China dibongkar di Malang.

Bea Cukai bekerja sama dengan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap kasus clandestine laboratorium narkotika di Malang.

Tim gabungan menangkap delapan orang yang terlibat dalam produksi dan peredaran narkotika jaringan internasional.

Pengungkapan kasus ini menjadi wujud sinergi Bea Cukai dan Polri dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Geser👉
FOTO: Menko PMK Muhadjir Effendy Paparkan Strategi Pemerintah Atasi Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah Targetkan Kemiskinan di Indonesia 4,5-5% pada 2029

Pemerintah menargetkan kemiskinan di Indonesia dapat mencapai 4,5-5 persen pada 2029 mendatang.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy memberikan keterangan terkait penanganan kemiskinan ekstrem di Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (3/7/2024). Pemerintah akan menerapkan langkah-langkah strategis, seperti perbaikan penyasaran program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan konvergensi program perlindungan sosial dan pemberdayaan serta berfokus pada wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan area pedesaan.

Menko PMK Muhadjir Effendy memberikan keterangan terkait penanganan kemiskinan ekstrem di Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (3/7/2024). Pemerintah berkomitmen untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan strategi yang telah dan akan dilakukan.

Geser👉
LBH Padang Dorong Bareskrim Polri Turun Tangan Awasi Penyelidikan Kematian Afif Maulana

LBH Padang Minta Bareskrim Polri Awasi Kasus Kematian Afif Maulana

LBH Padang meminta Bareskrim Polri turun tangan dalam mengusut kematian Afif Maulana yang penuh kejanggalan.

Keluarga korban juga meminta dibentuknya tim khusus untuk menangani kasus tersebut.

Kapolda Sumbar dituduh berkelit dan menuduh keluarga korban melakukan pembohongan terhadap publik.

Penanganan kasus kematian Afif Maulana dipastikan dilakukan secara profesional dan transparan melibatkan Bareskrim Polri dan pengawas internal serta eksternal.

Geser👉
Kapolda Sumbar Dilaporkan ke Propam Polri Buntut Kasus Kematian Afif Maulana

Kapolda Sumbar Dilaporkan ke Propam Polri

Kapolda Sumbar dilaporkan ke Propam Polri atas dugaan pelanggaran etik terkait kematian Afif Maulana Suharyono.

Laporan etik menyusul adanya kejanggalan dan perubahan lokasi kejadian yang diungkapkan oleh LBH Padang.

Kapolda Sumbar kerap kali mengubah pernyataannya dan penyelidikan kasus Afif dianggap terlalu tergesa-gesa.

Kasus ini harus terang dan tidak ada yang ditutup-tutupi, demikian harapan dari koalisi anti penyiksaan.

Geser👉
Komisi II Soal Penggantian Ketua KPU: Otomatis Sesuai Urutan, Tidak Perlu Seleksi Ulang

Ketua KPU RI Diberhentikan Terkait Kasus Asusila

Komisi II memberhentikan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari terkait kasus asusila.

Penggantian Ketua KPU dapat dilakukan tanpa seleksi ulang berdasarkan nomor urut berikutnya.

Komisi II akan berkoordinasi dengan Kemendagri dan memanggil DKPP untuk membahas keputusan tersebut.

Geser ke atas untuk menemukan ringkasan menarik lain dengan topik berbeda.

Geser👉
Presiden Jokowi Segera Terbitkan Keppres Pemberhentian Ketua KPU Hasyim Asy'ari

Presiden Jokowi Segera Terbitkan Keppres Pemberhentian Ketua KPU

Presiden Jokowi akan segera menerbitkan Keppres terkait pemberhentian Ketua KPU Hasyim Asy'ari berdasarkan putusan DKPP.

DKPP telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari terkait kasus dugaan asusila.

Pemerintah menghormati putusan DKPP dan memastikan Pilkada Serentak 2024 tetap berlangsung sesuai jadwal.

Pembaca dapat menemukan ringkasan menarik lain dengan topik berbeda. Geser Ke Atas!

Geser👉
LBH Padang Sebut Afif Maulana saat Disiksa Dipaksa Ciuman Sesama Jenis oleh Anggota Polda Sumbar

LBH Padang Ungkap Penyiksaan Ciuman Sesama Jenis

LBH Padang mengungkapkan adanya penyiksaan ciuman sesama jenis oleh anggota kepolisian Sumbar terhadap korban, termasuk Afif Maulana.

LBH Padang menemukan tanda-tanda trauma pada korban, seperti bekas rotan dan tendangan di tubuh mereka.

Kapolda Sumbar diduga melakukan pelanggaran etik terkait kasus ini dan LBH Padang telah mengadukan hal tersebut ke Propam Mabes Polri.

Kesimpulan: LBH Padang mengungkapkan penyiksaan ciuman sesama jenis oleh anggota kepolisian Sumbar, sementara Kapolda Sumbar diduga melakukan pelanggaran etik. Geser ke atas untuk membaca ringkasan menarik lainnya.

Geser👉
Anggota DPR Ungkap Tenaga Kesehatan yang Kerja Hanya 292 Ribu, 1 Juta Lebih Masih Menganggur

DPR Minta Pemerintah Atasi Masalah Tenaga Kesehatan yang Menganggur

Anggota Komisi IX DPR RI Dian Istiqomah meminta pemerintah untuk mengatasi persoalan mengenai masih banyaknya tenaga kesehatan (nakes) yang menganggur.

Dari data Badan Pusat Statistik, hanya 20 persen tenaga kesehatan yang bekerja, sedangkan yang masih menganggur sekitar 1 juta 192 ribu.

Dian menyoroti persoalan pendistribusian tenaga kesehatan dan menilai masih banyak daerah yang mengalami kekurangan tenaga kesehatan.

Pembagian sumber daya manusia bidang kesehatan harus sesuai dengan problem kesehatan di masing-masing daerah, menurut Ketua umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Mohammad Adib Khumaidi.

Geser👉