Marak Peretasan, Komisi III Sebut Ujian Polri Tegakkan Hukum Kejahatan Siber

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Taufik Basari menyebut, salah satu ujian Polri saat ini ialah kepercayaan publik terkait penegakan hukum di dunia siber. Menurutnya, kejahatan dalam dunia siber tidak bisa dibiarkan.

"Kejahatan-kejahatan di dunia siber tidak bisa kita biarkan, saya kebetulan sempat berdiskusi soal ini dengan Kabareskrim dan ada Direktur cyber crime juga saya selalu ingatkan soal ini, kepercayaan publik kepada kepolisian salah satu ujiannya adalah soal penegakan hukum di bidang siber," kata Taufik dalam diskusi virtual 'Jaga Demokrasi Kita' iluni UI, Rabu (2/9).

Taufik meminta Polri mengusut tuntas terhadap peretasan yang dialami media, aktivis maupun pihak lain. Tujuannya agar slogan Polri sebagai profesional, modern, terpercaya (promoter) tidak tercoreng.

"Apa yang dilakukan pihak tertentu kepada Tirto dan Tempo itu harus dilakukan penegakan hukum, terhadap apa yang dilakukan oleh Ravio Patra itu juga harus dicari apakah benar diretas, jika benar diretas harus dicari mau siapapun itu mau dia mau dia punya kekuatan apapun itu harus dikejar dan dicari karena itu penting," ujarnya.

"Berikutnya cyber doxing yang juga dihadapi oleh akademisi (Pandu Riono) itu pun juga harus dicari kalau itu tidak selesai itu akan mengganggu program Polri mewujudkan Polri yang promoter," sambungnya.

Politikus NasDem itu menambahkan, negara juga harus menjamin hak-hak warganya. Dia bilang, ketika melakukan suatu tindakan untuk menciptakan ketertiban di dunia media sosial, maka jangan sampai ada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain.

"Bukan sekadar mengamankan posisi kepentingan politik dari penguasa, tapi harus kembali perlindungan dalam hak asasi manusia, hak asasi warga negara ketika ada perbedaan pendapat ada saling silang pendapat yang terjadi di digital ini," ucapnya.