Menkum HAM akan bertemu kepala BNN bahas revisi UU Narkotika
Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjelaskan akan bertemu dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Heru Winarko untuk membahas persiapan Revisi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Psikotropika yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2018. Yasonna mengatakan, pasal yang direvisi terkait pengguna, kurir, dan hukuman pemberatan.
"Ya, kita nanti saya minta supaya kepala BNN yang baru koordinasi dengan kita dan instansi terkait. Ada banyak (revisi). Termasuk penegasan, misalnya pemakai, kurir dan pemberatan," kata Yasonna di Istana Kepresidenan, Selasa (6/3).
Hal yang akan dibahas termasuk permintaan Heru agar BNN diberi kewenangan seperti KPK yang bisa menyadap dan melakukan tindakan lebih dari sekadar rehabilitasi terhadap pengedar narkoba. Yasonna pun mengaku akan bertemu dengan Heru soal kelanjutan hal tersebut. "Ya makanya kita harus duduk dulu bersama," kata Yasonna.
-
Siapa yang hadir di rapat pembahasan revisi UU Kementerian Negara? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Apa yang dibahas Kementerian LHK? Menteri LHK dalam pidatonya memaparkan berbagai turbulensi dan tantangan pengelolaan hutan. Pihaknya berharap para akademisi dan pihak lain terus mendukung pemerintah dalam mengidentifikasi berbagai solusi. Di antaranya, kata Menteri Siti, yakni untuk memperkuat paradigma pengelolaan hutan secara lestari, serta ikut menjaga dan mewujudkan keseimbangan dan keadilan.
-
Bagaimana proses revisi UU Kementerian Negara dilakukan? Ada sembilan fraksi partai politik DPR yang menyetujui Revisi UU Kementerian Negara diproses ke tahan selanjutnya.
-
Siapa Menteri PPN saat ini? Adapun, Menteri PPN saat ini dijabat oleh Suharso Monoarfa, yang dipilih langsung oleh presiden pada tahun 2019.
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dilakukan? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Apa yang dibahas Koalisi Perubahan dalam pertemuannya? Pertemuan tersebut diadakan untuk membahas usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Diketahui sebelumya, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan meminta pemerintah segera mengajukan draf dan naskah akademik revisi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Psikotropika. Karena regulasi tersebut dinilai sudah sangat lemah dan tidak relevan untuk saat ini.
Taufik mengatakan, dirinya meminta pemerintah untuk segera mengajukan draf dan naskah akademik Revisi UU Narkotika karena revisi tersebut masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2018 dan juga inisiatif pemerintah.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menkumham), Yasonna H. Laoly mengadakan working lunch dengan Jochum Wilderman, Direktur International Department Reclassering Nederland.
Baca SelengkapnyaBersama jajaran Forkopimda, Bupati Ipuk telah menemui BNN belum lama ini.
Baca SelengkapnyaMenkumham Yasonna menggelar pertemuan bilateral dengan sejumlah negara.
Baca SelengkapnyaMenteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai melakukan rapat kerja perdana bersama Komisi XIII DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis 31 Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaYasonna berpesan ke Menteri Hukum agar pembahasan dan RUU dilakukan secara mendalam.
Baca SelengkapnyaTiga orang Pimpinan KPK bertukar pikiran dengan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra di kantor Menko di kawasan Kuningan, Jakarta.
Baca SelengkapnyaPeninjauan dilakukan sejak dirinya tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang menjadi pintu gerbang untuk menyambut delegasi negara anggota AALCO.
Baca SelengkapnyaYasonna Laoly, yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham, memberi pesan penting untuk Menteri HAM Natalius Pigai
Baca SelengkapnyaPosisi Yasonna H Laoly yang juga politikus PDIP kini digantikan Supratman Andi Agtas yang tak lain adalah kader Partai Gerindra.
Baca SelengkapnyaSupratman ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Baca SelengkapnyaYasonna mengaku sempat bertemu empat mata dengan Jokowi sebelum dicopot sebagai Menteri Hukum dan HAM.
Baca SelengkapnyaPihaknya akan melakukan koordinasi dengan sejumlah stakeholder terkait untuk menyusun bagaimana nanti materi untuk rehabilitasi tersebut.
Baca Selengkapnya