Pagar Laut di Tangerang Resmi Dibongkar Hari Ini, Warga Sambut Gembira
Hari ini, Sabtu (18/1/2025), rencananya akan dilakukan pembongkaran pagar laut di Tangerang.
Polemik mengenai keberadaan pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang akhirnya menemukan titik penyelesaian. Pada hari Sabtu, 18 Januari 2025, pemerintah, bersama dengan TNI Angkatan Laut dan warga setempat, secara resmi memulai proses pembongkaran pagar bambu yang memiliki panjang 30,16 kilometer. Tindakan ini diambil untuk mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan, seperti gangguan terhadap aktivitas nelayan dan kerusakan pada ekosistem pesisir.
Keberadaan pagar laut tersebut telah menjadi perhatian publik karena dianggap tidak memiliki izin resmi dan berada di wilayah yang seharusnya digunakan untuk perikanan tangkap serta pengelolaan energi. Dirjen PSDKP KKP, Pung Nugroho Saksono, menegaskan bahwa pemasangan pagar tanpa izin merupakan pelanggaran serius.
Sebelumnya, pada tanggal 9 Januari 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan penyegelan terhadap area tersebut dan memberikan waktu selama 20 hari kepada pihak yang bertanggung jawab untuk membongkar pagar itu. Dalam upaya ini, pemerintah berharap agar aktivitas masyarakat di pesisir dapat kembali berjalan normal.
Urutan Pemasangan dan Kontroversi yang Muncul
Keberadaan pagar bambu di Laut Tangerang pertama kali terungkap pada bulan September 2024. Pagar ini membentang sepanjang 30,16 kilometer di sepanjang pesisir dan mencakup enam kecamatan. Panjang 30,16 km tersebut meliputi 16 desa yang tersebar di enam kecamatan, dengan rincian tiga desa di Kecamatan Kronjo, tiga desa di Kecamatan Kemiri, empat desa di Kecamatan Mauk, satu desa di Kecamatan Sukadiri, tiga desa di Kecamatan Pakuhaji, dan dua desa di Kecamatan Teluknaga.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengungkapkan bahwa keberadaan pagar tersebut berdampak negatif bagi nelayan dan menghambat arus laut, yang berakibat buruk pada ekosistem. WALHI mencatat ada empat dampak utama yang ditimbulkan oleh pagar ini, yaitu terhambatnya arus laut, kerusakan terumbu karang akibat pasir penahan pagar, penumpukan sedimen, dan peningkatan kekeruhan air laut. Hal ini mengakibatkan banyak nelayan mengalami kesulitan saat melaut, dan kerusakan ekosistem semakin meluas.
Pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat bahwa proses pemasangan pagar dilakukan secara manual tanpa menggunakan alat berat. Sampai saat ini, pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar tersebut masih dalam tahap penyelidikan.
"Tentunya dengan adanya polemik berkepanjangan ini pasti akan muncul siapa yang bertanggungjawab. Tetapi, kami saat ini masih terus mendalami siapa yang akan muncul sebagai penanggung jawab pemagaran ini," kata Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Halid K. Jusuf, dikutip dari ANTARA, Jumat (17/1/2025).
Tanggapan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan
Inisiatif pembongkaran pagar ini disambut positif oleh KKP. Pung Nugroho Saksono mengungkapkan bahwa langkah tersebut bertujuan untuk mengembalikan hak masyarakat dalam mengakses laut. Proses pembongkaran dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari KKP, TNI AL, dan warga setempat. Tindakan ini tidak hanya menyelesaikan perdebatan yang ada, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani konflik yang terjadi.
Dengan adanya pembongkaran pagar laut, para nelayan merasa senang karena mereka tidak perlu lagi mengambil rute yang jauh untuk mencapai lokasi penangkapan ikan. Selain memberikan kemudahan bagi nelayan, pembongkaran ini juga berkontribusi pada pemulihan ekosistem laut yang sempat terganggu. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya laut di kawasan tersebut.
Siapa yang memiliki tanggung jawab untuk memasang pagar ini?
Hingga saat ini, KKP dan instansi terkait masih melakukan penyelidikan terhadap pihak yang bertanggung jawab.
Apa langkah yang diambil pemerintah untuk menangani kasus ini?
Pemerintah, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), telah mengambil langkah tegas dengan menyegel area yang bermasalah. Dalam upaya ini, mereka juga melibatkan petugas gabungan untuk melakukan pembongkaran pagar laut yang dianggap ilegal.
Apa pengaruh pembongkaran terhadap masyarakat?
Para nelayan kini bisa melaut dengan tenang tanpa adanya gangguan, dan diharapkan ekosistem laut dapat pulih dari kerusakan yang terjadi sebelumnya.
