Peretasan situs KPU berdampak pada kesimpangsiuran data

Merdeka.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan, terdapat perubahan informasi hitung cepat akibat diretasnya situs KPU. Perubahan dilakukan setelah situs KPU diretas hacker.

"Dampaknya ada perubahan terkait informasi yang kami berikan kepada mayarakat," kata Ilham, di gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (3/7).

Ilham mengakui, akibatnya di sejumlah daerah sempat terdapat perubahan informasi yang tidak sesuai dengan data C1-KWK yang dikumpulkan dari masing-masing daerah. "Dan itu kan membuat informasi yang salah pada masyarakat," sebutnya.

Karenanya, dia mengatakan, agar data yang diberikan ke masyarakat valid dan tak ada kesalahan, maka KPU mematikan situsnya dahulu. Meskipun begitu dia menegaskan, pengumpulan data-data C1-KWK tetap dilakukan.

"Agar lebih maksimal dalam memberi informasi kepada masyarakat, kita off kan dulu. Tapi proses C1 tetap diunggah," ucap Ilham.

Sementara itu, ketua KPU Arief Budiman mengaku lembaganya telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak atas peretasan situs resmi KPU. Salah satunya dengan dengan Kepolisian RI.

"Kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian, BSSN, Kemenkominfo, dan beberapa ahli IT kita minta pendapat," ungkap Arief.

Selain itu, Arief mengatakan, pihaknya pun telah melaporkan persoalan tersebut ke kepolisian. "Sudah, sudah kami bikin laporannya," katanya.

Menurut Arief, hingga kini belum diketahui siapa yang meretas situs tersebut. Dia juga mengatakan bukan hanya informasi data yang diretas, namun berbagai macam. Penyerangan pun, kata dia, dilakukan bukan hanya setiap hari atau jam, melainkan sangat sering hingga setiap menitnya.

"Itu serangan itu dari mana-mana. Macam-macam (yang diserang). Ya angkanya, ya tampilannya. Termasuk sistem kecepatan kerjanya. Beuh," ujar Arief.

Karena itu, Arief menyebutkan, agar tak ada kebingungan di tengah masyarakat akibat data yang naik-turun karena terus diretas, maka KPU pun memilih menutup dan membersihkan semua serangan pada situs tersebut.

"Karena kok angkanya 100 jadi 200, misalnya. Ahli IT kita juga bilang, supaya tidak menimbulkan keresahan lebih baik ditutup. Sekarang kita sedang mempertimbangkan kapan akan dibuka lagi," sebutnya.

Namun Arief menyampaikan bahwa situs itu bukan hasil akhir untuk menetapkan berapa perolehan suara tiap calon kepala daerah (cakada). Menurut dia, masyarakat harus memahami bahwa situs itu hanya digunakan untuk membantu memberikan informasi yang cepat. Sehingga penghitungan bersifat transparan dan memberikan kemudahan akses untuk melihat, bagi siapapun dan dari manapun.

Dia menjelaskan, yang akan dijadikan bahan penetapan hasil akhir pilkada nantinya berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang dilakukan secara manual di masing-masing tingkatan.

"Pertama di TPS. Berita acara. Berita acara itu Lalu di rekap di Kecamatan. Lalu direkap di Kabupaten Kota. Lalu ditetapkan," tandasnya.

Karenanya, rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka di tiap tingkatan lah yang akan dijadikan bahan penetapan pemenang Pilkada.

Reporter: Yunizafira Putri

Sumber: Liputan6.com