PKS Ungkap Isi Pertemuan SBY dan Sohibul Iman

Merdeka.com - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengungkap sejumlah poin yang dibahas Presiden PKS Sohibul Iman dalam pertemuan dengan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Salah satu poin yang dibahas dua petinggi partai tersebut, yakni soal koalisi menghadapi pilkada 2020.

"Pilkada 2020, kita lagi mencari kesamaan biar kita mampu berkomunikasi dengan baik di bawah, maka di pusat dulu harus berkomunikasi dengan baik. Dengan pertemuan ini, kemarin dengan Golkar, sekarang dengan Demokrat," ujar dia, ditemui, di Jakarta, Jumat (13/3).

Pertemuan dua Sohibul dan SBY itu diharapkan menjadi sinyal bagi perangkat partai di daerah untuk mulai menjalin komunikasi guna membangun koalisi.

"Kita berharap teman-teman di daerah lebih mampu membangun komunikasi dengan partai-partai sehingga menghasilkan calon yang kuat baik dukungan politik, dukungan rakyat," ungkapnya.

Meskipun demikian, Mardani menerangkan, belum ada pembicaraan secara spesifik di daerah mana saja kedua partai akan berkoalisi mengusung calon kepala daerah. Hal itu diserahkan kepada masing-masing daerah.

"Di PKS daerah-daerah punya kebebasan untuk berkomunikasi dulu. Kita belum masuk ke situ. Jadi silakan, nanti ketika masuk ke DPP baru kita melakukan komunikasi dengan pusatnya," ujarnya.

Poin kedua, terkait omnibus law. Dalam diskusi kedua pihak mencermati berbagai respon dan dinamika yang muncul di masyarakat terkait RUU tersebut.

"Karena omnibus law ini banyak yang salah kaprah sehingga betul-betul harus kita, saya pribadi menolak. Ini prosedurnya tidak tepat, isinya lebih. Karena ada dua mazhab omnibus law, satu mengumpulkan pasal-pasal yang bermasalah dalam satu UU, pasal induknya tetap berlaku, yang ini enggak. Semua pasal induk tutup kumpulkan dalam seribu halaman lebih. Ini buruk buat saya," urainya.

Penanganan Covid-19 juga menjadi sorotan dua partai. Terutama belum adanya gugus tugas terpadu yang dibentuk pemerintah Joko Widodo alias Jokowi untuk menangani Covid-19.

"Ketiga yang jelas penanganan virus Corona. Jaman Pak SBY dulu ada SARS, MERS, ada gugus tugasnya. Sekarang nggak ada. Seharusnya ada gugus terpadu. Ini berbahaya sekali," terangnya.

"Contohnya gini, walikota Banten ngomong sendiri, ini sendiri, rumah sakit sendiri. Harusnya satu pintu dan nggak bisa disalahkan karena nggak ada protokolnya nggak ada gugus tugasnya dan nggak ada anggarannya," tambah Mardani.

Ketika dikonfirmasi apakah ada pembicaraan bahwa PKS dan Demokrat akan berkoalisi menjadi oposisi, Mardani, mengaku belum bisa memberikan jawaban pasti. Meskipun demikian, PKS tentu berharap Demokrat pun ikut menjadi partai yang mengontrol Pemerintah.

"Kami berharap, kita bisa berkoalisi bersama untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Seperti apa bentuknya masih dalam perjalanan," tutupnya.