Puan Pastikan DPR Buka Ruang Diskusi Terkait RUU Minerba
Salah satu poin yang menjadi sorotan dalam RUU Minerba adalah kewenangan bagi perguruan tinggi, ormas keagamaan, & UMKM untuk mengelola tambang.
Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi polemik terkait revisi UU Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang. Puan menegaskan, DPR akan membuka ruang diskusi seluas-luasnya untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, termasuk perguruan tinggi.
"DPR tentu saja akan membuka ruang seluas-luasnya untuk mendengarkan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat, apakah itu perguruan tinggi, apakah kemudian masyarakat, untuk mendengar aspirasinya," ujar Puan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/1/2025).
Seperti diketahui, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba). RUU Minerba ini telah disahkan menjadi usul DPR.
Salah satu poin yang menjadi sorotan dalam RUU Minerba adalah kewenangan bagi perguruan tinggi, ormas keagamaan, dan UMKM untuk mengelola tambang. Sebagian pihak mengkritisi pemberian izin usaha pertambangan (WIUP) kepada perguruan tinggi.
Puan memastikan DPR membuka ruang diskusi untuk menghindari kesalahpahaman. "Begitu juga DPR juga harus memberikan tanggapan apa yang akan kami bahas di DPR. Ruang-ruang ini yang kita buka supaya tidak terjadi salah persepsi atau salah komunikasi atau miskom" jelasnya.
Ia berharap semua pihak memberikan waktu untuk membahas secara bersama-sama dan tidak menaruh curiga. Puan menegaskan, tujuan dari RUU Minerba adalah untuk memberikan manfaat, baik bagi pendidikan maupun masyarakat.
"Jangan belum apa-apa kita awali dengan saling curiga, mari-lah kita sama-sama bicarakan dan diskuskan bersama dulu poin-poin apa, hal-hal apa yang insyaAllah nantinya semoga ada jalan tengah atau titik temu," ucap Puan.
"Yang kami harapkan adalah undang-undang ini nantinya bukan hanya bermanfaat bagi universitas, tapi juga bagi masyarakat," pungkasnya.
