Terima Kasih Petani Jatim Sambut Tambahan Pupuk Subsidi Rp28 Triliun

Tambahan alokasi pupuk subsidi yang mencapai Rp28 triliun membuat para petani di banyak daerah semakin percaya diri. Mereka yakin Indonesia dalam beberapa tahun ke depan mampu mencapai swasembada. Apalagi, selain pupuk pemerintah juga menyiapkan benih gratis bagi petani yang mau mempercepat tanam.

Mengenai hal ini, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Dydik Rudy Prasetya menyampaikan terimakasih atas kegigihan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam memperjuangkan nasib petani melalui tambahan pupuk subsidi hingga volumenya mencapai 9,55 juta ton dari angka semula 4,7 juta ton.

"Kami sampaikan terimakasih kepada Bapak Menteri karena melalui tambahan pupuk ini, para petani Jatim siap melakukan akselerasi percepatan tanam, terutama untuk mewujudkan Indonesia swasembada dalam beberapa tahun ke depan," ujar Dydik, Sabtu, 30 Maret 2024.

Dydik mengatakan, sejauh ini produktivitas di Jawa Timur masih sangat bagus mengingat pendampingan dan bantuan pemerintah terus diberikan. Dengan begitu, Jatim siap menjadi kontributor utama memenuhi ketahanan pangan nasional.

Terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemprov Kalsel, Syamsir Rahman, mengatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti tambahan pupuk subsidi dengan melakukan penyusunan rancangan alokasi per kabupaten/kota sesuai data e-RDKK 2024.

"Tentu segera akan kami tindaklanjuti. Kami berharap tambahan alokasi kuota pupuk subsidi ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian mereka," jelasnya.

Sebagaimana pemberitaan sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman secara simbolik menyerahkan alokasi penambahan pupuk subsidi untuk petani seluruh Indonesia sebesar Rp 28 triliun. Mentan mengatakan, penambahan ini merupakan tindak lanjut hasil berbagai pertemuan dan rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo dan juga para Menteri seperti Sri Mulyani. Hasilnya, alokasi pupuk sebanyak 9,55 juta ton resmi diputuskan melalui surat menteri keuangan no S-297/MK.02.2024.